Monwnews.com, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menilai rencana pemerintah membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Indonesia harus dipandang sebagai langkah strategis untuk mengubah posisi Indonesia dari sekadar negara penghasil bahan mentah menjadi negara yang memiliki kekuatan menentukan harga, mengendalikan rantai nilai, dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari kekayaan alamnya sendiri.
Gagasan tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN 2027 di DPR RI, 14 Agustus 2026. Presiden secara tegas menyatakan, “Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia.” Pemerintah menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 dan menjadi dasar pembentukan Indonesia Reference Price.
Bagi DPP GMNI, pernyataan tersebut merupakan titik penting dalam perjalanan kebijakan ekonomi sumber daya alam Indonesia. Sebab, problem Indonesia selama ini bukan semata-mata karena tidak memiliki sumber daya alam, melainkan karena kekuatan ekonomi yang lahir dari sumber daya tersebut belum sepenuhnya berada dalam kendali nasional.
Ketua Bidang Mineral Kritis dan Energi Terbarukan DPP GMNI, Recky Ch. A. Forno, mengatakan pembentukan bursa mineral harus dipastikan menjadi instrumen kedaulatan ekonomi, bukan sekadar menciptakan pasar baru.
“Presiden sudah menyampaikan tesis yang sangat jelas: Indonesia tidak boleh hanya menjadi tempat komoditas digali, sementara harga dan keuntungan ditentukan di tempat lain. DPP GMNI melihat ini sebagai momentum untuk mengembalikan kebijakan mineral kepada mandat Pasal 33 UUD 1945 dan cita-cita berdikari secara ekonomi.”
Dari Bung Karno: Berdikari, Bukan Sekadar Menjadi Penghasil
Dalam perspektif GMNI, gagasan bursa mineral memiliki relevansi kuat dengan pemikiran ekonomi Bung Karno, terutama konsep Trisakti: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Berdikari secara ekonomi tidak berarti Indonesia menutup diri dari perdagangan internasional. Berdikari berarti Indonesia memiliki kemampuan menentukan kepentingan ekonominya sendiri, tidak menjadi objek dari struktur ekonomi global, dan mampu menggunakan kekayaan nasional sebagai fondasi pembangunan.
Karena itu, jika Indonesia merupakan salah satu produsen utama nikel, timah, batu bara, emas, sawit dan berbagai komoditas lainnya, tetapi mekanisme pembentukan harga strategis masih sangat bergantung pada pasar luar negeri, maka persoalan yang dihadapi bukan sekadar persoalan perdagangan.
Ini adalah persoalan kedaulatan ekonomi.
Presiden Prabowo sendiri dalam pidatonya mempertanyakan kondisi tersebut dengan sangat tajam: “Kita yang punya barang, orang lain yang menentukan harganya.” Presiden kemudian menegaskan bahwa keadaan tersebut harus diubah.
Bagi GMNI, semangat tersebut harus diterjemahkan lebih jauh.
Bursa mineral tidak boleh hanya menjadi tempat transaksi. Ia harus menjadi infrastruktur kedaulatan ekonomi nasional.
Hatta dan Demokrasi Ekonomi
Gagasan tersebut juga mempunyai hubungan kuat dengan pemikiran Mohammad Hatta mengenai demokrasi ekonomi.
Bung Hatta memandang penguasaan negara atas perekonomian bukan semata-mata berarti negara mengambil alih seluruh aktivitas ekonomi. Negara harus memiliki kemampuan mengatur perekonomian agar tidak terjadi eksploitasi dan konsentrasi kekuatan ekonomi yang merugikan rakyat. Dalam kerangka tersebut, koperasi, BUMN dan sektor swasta mempunyai ruang masing-masing dalam sistem ekonomi nasional.
Dalam konteks bursa mineral, prinsip tersebut berarti negara harus memastikan mekanisme pasar tidak bekerja secara liar dan hanya menguntungkan pihak yang memiliki modal dan informasi terbesar.
Karena itu, transparansi transaksi, keterbukaan data, pengawasan harga, perlindungan produsen, dan distribusi manfaat ekonomi harus menjadi prinsip utama.
Bursa harus membuat petani, koperasi, BUMN, perusahaan nasional, pemerintah daerah, pelaku hilirisasi hingga eksportir memperoleh akses informasi harga yang sama.
Dengan demikian, bursa bukan hanya menjadi instrumen pasar, tetapi menjadi bagian dari demokratisasi ekonomi sumber daya alam.
Data PNBP Menunjukkan Besarnya Nilai Ekonomi Minerba
Urgensi pembentukan bursa semakin terlihat jika melihat besarnya penerimaan negara dari sektor minerba.
Kementerian ESDM mencatat realisasi PNBP subsektor mineral dan batu bara pada 2025 mencapai sekitar Rp138,37 triliun, melampaui target yang ditetapkan. Pada Januari–April 2026, PNBP Minerba telah mencapai Rp48,95 triliun, tumbuh 6,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Angka tersebut menunjukkan bahwa mineral dan batu bara bukan sekadar komoditas perdagangan. Ia merupakan salah satu sumber penting penerimaan negara.
Karena itu, sistem pembentukan harga mineral akan berpengaruh terhadap banyak hal; PNBP, royalti, perpajakan, nilai ekspor, DBH, penerimaan daerah, kelayakan investasi, hingga kemampuan industri nasional memperoleh bahan baku.
Di sinilah bursa mineral harus dirancang secara serius. Jika Indonesia Reference Price nantinya kredibel, transparan dan mencerminkan kondisi pasar domestik, maka Indonesia mempunyai instrumen yang lebih kuat untuk mengurangi asimetri informasi dalam perdagangan mineral.
Sebaliknya, jika bursa hanya menjadi formalitas kelembagaan sementara harga tetap sangat bergantung pada mekanisme eksternal, maka tujuan kedaulatan harga tidak akan tercapai.
Presiden Sudah Memberikan Arah: Indonesia Reference Price
DPP GMNI memberikan apresiasi terhadap gagasan pemerintah untuk membangun Indonesia Reference Price.
Presiden menyatakan pemerintah ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid dan dipercaya dunia, dengan produsen, eksportir, pembeli dan investor berada dalam satu sistem serta didukung data transaksi yang lebih terbuka.
Namun, GMNI menilai tahap berikutnya harus menjadi pekerjaan serius pemerintah dan DPR.
Indonesia harus menentukan: siapa yang menjadi price maker, bagaimana metodologi harga ditentukan, komoditas apa yang masuk dalam bursa, bagaimana transaksi fisik dan derivatif diatur, bagaimana data produksi dikaitkan dengan data perdagangan, serta bagaimana harga referensi tersebut digunakan dalam kebijakan fiskal negara.
Tanpa jawaban atas pertanyaan tersebut, istilah Indonesia Reference Price berpotensi hanya menjadi nomenklatur baru.
Bursa Harus Terhubung dengan PNBP dan DBH
DPP GMNI juga menilai salah satu kelemahan tata kelola minerba Indonesia adalah masih adanya jarak antara nilai ekonomi komoditas, harga transaksi, penerimaan negara, dan manfaat yang diterima daerah penghasil.
Karena itu, bursa mineral harus terintegrasi dengan sistem penerimaan negara.
Data transaksi di bursa idealnya dapat menjadi salah satu basis pengawasan untuk menghitung kewajiban pelaku usaha, memperkuat pengawasan PNBP, dan memperbaiki transparansi hubungan antara nilai produksi dengan DBH.
Jangan sampai negara memiliki data produksi di satu institusi, data ekspor di institusi lain, data harga di tempat lain, sementara masyarakat daerah penghasil tidak pernah mengetahui secara transparan berapa sebenarnya nilai ekonomi sumber daya alam yang keluar dari wilayahnya.
Bursa harus menjadi salah satu pintu integrasi data nasional mengenai mineral dan komoditas strategis.
Kedaulatan Harga Harus Berujung pada Kesejahteraan
DPP GMNI menegaskan bahwa tujuan akhir bursa bukanlah sekadar membuat Indonesia terkenal sebagai pusat perdagangan mineral.
Ukuran keberhasilannya harus jauh lebih substantif. Apakah PNBP meningkat, manipulasi harga dapat ditekan, posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global meningkat, industri nasional memperoleh bahan baku dengan harga yang kompetitif, daerah penghasil memperoleh manfaat yang lebih adil, masyarakat sekitar tambang mendapatkan manfaat pembangunan. Dan yang paling penting, apakah kekayaan alam tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Presiden sendiri dalam pidatonya menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah memiliki tujuan untuk “mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia.”
Bagi GMNI, kalimat tersebut harus menjadi prinsip dasar pembentukan bursa mineral.
Jangan Sampai Bursa Hanya Menguntungkan Pemodal Besar
DPP GMNI juga mengingatkan bahwa pembangunan bursa harus disertai perlindungan terhadap kepentingan nasional.
Bursa tidak boleh berubah menjadi arena spekulasi komoditas yang hanya menguntungkan perusahaan besar dan lembaga keuangan.
Negara harus memastikan terdapat mekanisme pengawasan terhadap manipulasi pasar, insider trading, konsentrasi pasar dan spekulasi yang berlebihan.
Dalam konteks inilah pengawasan OJK sebagaimana direncanakan pemerintah menjadi penting. Pemerintah menyatakan bursa akan berada di bawah pengawasan OJK.
Namun, pengawasan finansial saja tidak cukup.
Diperlukan koordinasi antara OJK, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, BPS, pemerintah daerah dan lembaga terkait agar transaksi di bursa benar-benar terhubung dengan realitas produksi dan perdagangan komoditas.
Jalan Menuju Ekonomi yang Berdikari
DPP GMNI melihat pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sebagai peluang untuk mempertemukan tiga gagasan besar.
Pertama, Trisakti Bung Karno, khususnya berdikari secara ekonomi.
Kedua, demokrasi ekonomi Mohammad Hatta, yang menempatkan negara sebagai pengatur agar kekuatan ekonomi tidak terkonsentrasi dan rakyat tidak menjadi korban eksploitasi.
Ketiga, Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan kekayaan alam dalam kerangka penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ketiganya bertemu pada satu prinsip; kekayaan alam Indonesia harus menjadi kekuatan Indonesia.
Karena itu, DPP GMNI mendorong pemerintah dan DPR memastikan sedikitnya enam agenda dalam desain bursa mineral.
Pertama, membangun Indonesia Reference Price yang kredibel dan berbasis transaksi nyata.
Kedua, mengintegrasikan data produksi, penjualan, ekspor, PNBP dan DBH.
Ketiga, memastikan bursa memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global.
Keempat, menjadikan harga referensi nasional sebagai bagian dari pembenahan kebijakan fiskal minerba.
Kelima, memastikan daerah penghasil dan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih adil.
Keenam, menghubungkan bursa dengan hilirisasi sehingga Indonesia tidak berhenti menjadi eksportir komoditas, tetapi berkembang menjadi pusat industri berbasis mineral.
“Bursa mineral harus menjadi jalan dari kekayaan alam menuju kedaulatan ekonomi. Jangan berhenti pada membuat tempat untuk menjual mineral. Kita harus membangun kemampuan untuk menentukan harga, mengendalikan rantai nilai, memperkuat industri nasional dan memastikan manfaat kekayaan alam kembali kepada rakyat,” tegas Recky.
Pada akhirnya, DPP GMNI menilai keberanian pemerintah untuk membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis harus diikuti keberanian yang lebih besar untuk membenahi keseluruhan tata kelola sumber daya alam Indonesia.
Sebab, kedaulatan ekonomi tidak lahir hanya karena sebuah bursa berdiri.
Kedaulatan lahir ketika Indonesia mampu menentukan nilai kekayaannya sendiri, memiliki posisi tawar dalam perdagangan dunia, menguasai rantai nilai industrinya, dan memastikan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Itulah makna sesungguhnya dari Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Indonesia sebagai jalan kedaulatan ekonomi nasional.












