Jerit Wong Cilik atas Kecacatan Tata Kelola Pasar Tanjung Jember

Monwnews.com, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional (GMNI) Jember mengeluarkan pernyataan sikap atas tata kelola pasar Tanjung yang dinilai cacat.

Dalam pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua, Abdul Aziz Alfazri dan Sekretaris Salma Hidayah, DPC GMNI Jember menyatakan sebagai berikut:

Pasar tradisional telah lama menjadi urat nadi perekonomian Masyarakat. Di jantung Kabupaten Jember, pusat dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat ini bermuara di Pasar Tanjung, pasar induk terbesar di Jember yang berdiri sejak tahun 1973 di atas lahan seluas 25.105 meter persegi. Pasar Tanjung telah lama berdiri tegak dengan kepercayaan terhadap suatu kalimat yang diwariskan secara turun temurun, “Kalau mau makmur, hiduplah dekat pasar atau pesisir”.

Dinamika politik lokal sempat memberikan angin segar ketika Bupati Jember, Gus Fawait, seusai mengikuti retret kepala daerah di Magelang, memilih langsung menginjakkan kaki di Pasar Tanjung pada 20 Februari 2025 ketimbang menuju Pendapa Kabupaten. Kunjungan tersebut disertai narasi berapi-api bahwa pasar tradisional adalah pusat ekonomi “wong cilik” yang harus diprioritaskan. Setahun berselang membuktikan bahwa injakan kaki tersebut cenderung berhenti sebagai gimik politik dan citra awal masa jabatan. Kebijakan publik yang dihadirkan belum menyentuh akar permasalahan mendasar yang membelit para pedagang, sehingga kondisi Pasar Tanjung justru kian memprihatinkan.

Komplikasi permasalahan di Pasar Tanjung Jember kini telah mencapai babak yang lebih serius. Sebanyak 58 Pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kabupaten Jember menandatangani petisi penolakan terhadap maraknya pedagang ilegal di Pasar Tanjung. Penolakan tersebut merupakan puncak gunung es yang baru mencuat di permukaan. Masalah ini tidak bisa dipandang hanya sebagai secuil protes dari golongan kecil pedagang Pasar Tanjung. Fenomena ini merupakan tampak kecil dari gelombang besar permasalahan yang belum terangkat di permukaan.

Akar persoalan utama Pasar Tanjung terletak pada pembiaran atas disfungsi tiga jalan akses utamanya, yaitu Jl. Samanhudi, Jl. Untung Suropati, dan Jl. Dr. Wahidin. Bahu jalan yang seharusnya difungsikan untuk sirkulasi lalu lintas dan akses publik telah beralih fungsi secara masif menjadi lokasi perdagangan. Kawasan tersebut dipadati oleh pedagang emperan serta deretan pedagang dengan mobil pick-up yang melapak secara serampangan. Situasi ini diperparah oleh ketiadaan kantong parkir yang strategis. Operasional petugas Dinas Perhubungan (Dishub) juga hanya bertahan hingga sore hari. Implikasinya, lahir budaya transaksi “drive-thru”, di mana pembeli bertransaksi langsung dari atas kendaraan tanpa perlu turun atau memarkirkan kendaraannya.

Dampak dari maraknya sistem drive-thru dan penutupan bahu jalan sangat merusak ekosistem internal pasar. Akses menuju bangunan inti Pasar Tanjung terputus karena alur pembeli termonopoli secara organik oleh pedagang pelataran dan mobil pick-up di pinggir jalan. Akibatnya, bangunan bertingkat yang menjadi inti Pasar Tanjung terisolasi dan perlahan berubah menjadi kawasan mati. Pedagang mengungkapkan bahwa jumlah pedagang yang bertahan di bangunan atas dan inti pasar saat ini diperkirakan tersisa kurang dari 30 persen, sementara ratusan kios dan los lainnya terbengkalai bagai monumen angker.

Lumpuhnya fungsi bangunan inti pasar berdampak langsung pada tergerusnya rantai penghidupan masyarakat luas. Sepuluh tahun lalu, ketika sirkulasi jual-beli di dalam gedung masih ramai, satu kios penjual bawang mampu mempekerjakan hingga 40 orang pegawai pengupas kulit bawang dengan volume penjualan mencapai 2 ton per hari. Saat ini, untuk menjual satu kwintal saja pedagang merasa sangat kesulitan. Ratusan potensi lapangan kerja lokal menguap seiring sepinya lantai atas pasar. Di sisi lain, tata ruang historis yang dahulu menyediakan jalur khusus kendaraan non-motor (sepeda dan becak) di sepanjang Jl. Samanhudi kini telah hilang total, menggantikannya dengan kemacetan parah dan potensi bahaya kedaruratan yang fatal seperti ketiadaan akses bagi mobil pemadam kebakaran atau ambulans jika terjadi bencana.

Persaingan usaha di kawasan Pasar Tanjung semakin tidak sehat akibat masifnya penetrasi pedagang dari luar daerah Jember. Berdasarkan temuan pedagang, diduga lebih dari 60 persen pedagang mobil pick-up yang beroperasi mulai pukul 17.00 WIB hingga dini hari di jalan utama bukan berasal dari warga Kabupaten Jember. Mereka menjual barang dagangan secara eceran namun diduga menggunakan penetapan harga grosir. Kondisi kian pelik ketika kebijakan nasional seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu fluktuasi harga bahan pokok dan monopoli pasokan, yang semakin mengimpit daya beli serta keberlangsungan usaha pedagang pasar tradisional.

Ketidaktegasan penataan kawasan menyebabkan luapan pedagang pelataran meluber keluar dari batas wilayah Pasar Tanjung. Penampakan lapak bahu jalan kini meluas hingga ke Jl. Diponegoro, kawasan Matahari Johar, Jl. Jendral Gatot Subroto, hingga mendekati kawasan MAKO Polres Jember. Melubernya aktivitas berdagang hingga ke sekitar markas kepolisian mengindikasikan ketiadaan batas wilayah komersial yang jelas, sekaligus menjadi tantangan nyata bagi pimpinan Polres Jember yang baru dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menegakkan ketertiban tanpa mengabaikan hak-hak ekonomi rakyat.

Upaya masyarakat dan pedagang untuk menyuarakan ketimpangan ini melalui jalur formal kerap berbenturan dengan dinding birokrasi. Pemkab Jember mempublikasikan klaim pencapaian melalui kanal pengaduan Instagram @wadul.guse, yang pada periode laporan 14 Maret 2025 hingga 30 Juni 2026 menyatakan telah menyelesaikan 93 persen aduan masyarakat. Namun, klaim statistik tersebut berbanding terbalik dengan realita di lapangan. Penolakan resmi yang diusung oleh 58 pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jember, serta keluhan langsung dalam forum dialog “Ngaji Cinta Senin Legi” pada Desember 2025, membuktikan bahwa respon pemerintah daerah dinilai sangat lambat dan belum menghasilkan perbaikan yang signifikan.

Sisi kelam dari buruknya tata kelola retribusi dan penanganan internal pasar bahkan telah merambah ke premanisme. Publik dikejutkan oleh insiden dugaan pengancaman menggunakan senjata tajam jenis celurit oleh seorang oknum pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (Diskopumdag) Jember berinisial AH terhadap pegawai Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) berinisial HR. Insiden ini dipicu oleh pengaduan dugaan penyimpangan dan penyelewengan retribusi pasar melalui kanal Wadul Gus’e. Kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa upaya penegakan transparansi di internal Pasar Tanjung harus berhadapan dengan intimidasi fisik dan kekerasan, yang jika dibiarkan akan memicu konflik horizontal yang lebih luas.

Masalah lingkungan dan fasilitas publik di kawasan seluas 25.105 meter persegi ini juga kian memprihatinkan. Tumpukan sampah sisa aktivitas perdagangan harian menimbulkan bau busuk yang menyengat setiap pagi dan mengganggu kenyamanan warga di ratusan rumah pemukiman yang mengapit kawasan pasar. Ketersediaan toilet umum yang bersih dan memadai masih jauh dari standar kelayakan, begitu pula dengan ketiadaan fasilitas pengolahan limbah yang matang. Interaksi antara pemukiman padat, gang-gang kecil, dan aktivitas pasar yang tak tertata menciptakan gesekan sosial yang terus berulang antara warga lokal, pedagang, dan pengguna jalan.

Di tengah akumulasi persoalan tersebut, Pemkab Jember mengemukakan rencana revitalisasi Pasar Tanjung dengan alokasi anggaran mencapai Rp273 miliar. Rencana mega proyek ini tidak boleh dimaknai sekadar sebagai pekerjaan fisik untuk merobohtkan bangunan lama dan membangun gedung baru yang lebih glowing, atau sekadar ajang unjuk gigi saat kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum. Revitalisasi fisik tanpa pembenahan sistem tata kelola, keadilan akses pedagang, penataan lokasi parkir yang memadai, serta jaminan transparansi retribusi hanya akan mengulang lingkaran setan kegagalan pasar tradisional.

Permasalahan tata kelola Pasar Tanjung harus diselesaikan dengan prinsip kemanusiaan yang berkeadilan. Kecacatan yang terjadi bukanlah dimaksudkan untuk memojokkan salah satu pihak pedagang. Seluruh masyarakat Jember berhak untuk melakukan kegiatan perdagangan di Pasar Tanjung. Maka dari itu, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jember menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menuntut Bupati Jember untuk segera bertanggungjawab atas janji politiknya dengan menyelesaikan permasalahan tata kelola Pasar Tanjung.
2. Mendesak Pemerintah Kabupaten Jember untuk segera melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap pedagang di Pasar Tanjung dan mentransparansikan kepada publik.
3. Mendesak Pemerintah Kabupaten Jember untuk segera menanggulangi segala bentuk penyelewengan, pungli, dan tindakan premanisme yang ada di Pasar Tanjung.
4. Menuntut Pemerintah Kabupaten Jember untuk memprioritaskan penyelesaian tata kelola pedagang dan disfungsi akses jalan utama Pasar Tanjung sebelum menindaklanjuti rencana revitalisasi pasar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *