Monwnews.com, Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat perdesaan karena mereka tidak bertransaksi menggunakan dolar Amerika Serikat (AS), memicu gelombang kritik tajam dari berbagai kalangan ekonom dan publik.
Di tengah kenyataan pahit di mana rupiah sempat terjerembab hingga menembus kisaran Rp17.600 per dolar AS adalah sebuah rekor terendah dalam sejarah keuangan Indonesia, argumen tersebut dinilai sebagai sebuah sesat pikir ekonomi (economic fallacy) yang mengabaikan struktur dasar rantai pasok global.
Secara kasat mata, klaim bahwa masyarakat desa aman karena bertransaksi dengan rupiah terkesan menenangkan. Namun, logika ini runtuh ketika dihadapkan pada realitas bahwa urat nadi perekonomian domestik, termasuk di sektor agraris, telah lama terikat kuat pada ketergantungan barang impor yang harganya dikendalikan oleh fluktuasi dolar.
Untuk memahami mengapa pandangan tersebut keliru, kita harus melihat bagaimana transmisi pelemahan mata uang bekerja dari sektor makro ke sektor mikro di perdesaan secara sistematis.
Jalur Pertama: Inflasi Impor (Imported Inflation) pada Input Pertanian
Masyarakat perdesaan mayoritas menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Ironisnya, komponen produksi utama mereka sangat bergantung pada pasar internasional. Sebagian besar bahan baku pupuk kimia, bibit hibrida, obat-obatan pertanian, hingga komponen pakan ternak di Indonesia didatangkan dari luar negeri. Ketika rupiah melemah terhadap dolar, biaya untuk mengimpor bahan-bahan baku tersebut melonjak seketika. Akibatnya, harga pupuk dan pestisida di tingkat pengecer desa naik drastis. Petani harus mengeluarkan modal yang jauh lebih besar hanya untuk memulai masa tanam, meskipun mereka tidak pernah melihat fisik mata uang dolar seumur hidup mereka.
Jalur Kedua: Kenaikan Biaya Logistik dan Energi
Meskipun pemerintah berupaya menjaga stabilitas energi domestik, pelemahan mata uang yang ekstrem meningkatkan beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Komoditas minyak mentah dunia ditransaksikan dalam dolar. Jika beban APBN membengkak, potensi penyesuaian harga BBM atau kelangkaan pasokan di daerah pelosok menjadi sangat terbuka. Ketika biaya energi dan transportasi naik, ongkos angkut hasil panen dari desa ke kota maupun distribusi barang pokok dari kota ke desa ikut terkerek naik.
Jalur Ketiga: Penggerusan Daya Beli Lewat Barang Konsumsi
Masyarakat desa bukan hanya produsen, tetapi juga konsumen. Produk sehari-hari yang dikonsumsi di perdesaan, mulai dari mie instan yang berbahan baku gandum impor, minyak goreng yang harganya terikat komoditas global, hingga kantong plastik yang bahan baku produksinya berupa nafta impor, semuanya ikut naik. Dengan pendapatan dari hasil panen yang cenderung stagnan atau bahkan turun akibat tingginya biaya modal, daya beli masyarakat desa otomatis tergerus. Uang rupiah yang mereka pegang nilainya menyusut saat ditukarkan dengan barang kebutuhan pokok sehari-hari.
Meremehkan pelemahan nilai tukar adalah kesalahan fatal yang pernah dibayar mahal oleh bangsa ini. Jika kita menengok ke belakang, krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 bermula dari depresiasi rupiah yang awalnya dianggap sebagai fluktuasi biasa.
Pada tahun 1997, runtuhnya nilai tukar rupiah dari kisaran Rp2.500 menjadi lebih dari Rp15.000 per dolar AS memicu efek domino yang melumpuhkan seluruh sendi perekonomian. Korporasi yang memiliki utang luar negeri dalam denominasi dolar langsung bangkrut masal. Dampak sistemik ini segera menjalar ke perdesaan dalam bentuk kelangkaan barang, lonjakan harga sembako yang tak terkendali (hiperinflasi), dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di perkotaan yang memaksa jutaan kaum urban pulang kampung (urbanisasi balik), sehingga menambah beban ekonomi di desa.
Gejolak ekonomi tersebut melahirkan ketidakpuasan sosial yang masif. Kepanikan masyarakat terhadap kelangkaan pangan memicu kerusuhan di berbagai daerah, penjarahan, dan ketidakstabilan politik yang luar biasa. Akumulasi dari krisis multidimensi ini mencapai puncaknya pada peristiwa Reformasi 21 Mei 1998, ketika gerakan mahasiswa dan tekanan publik memaksa Presiden Soeharto mundur setelah berkuasa selama 32 tahun. Kejatuhan rezim Orde Baru menjadi bukti sejarah yang tak terbantahkan bahwa runtuhnya nilai tukar mata uang bukan sekadar angka di layar pialang saham, melainkan pemantik utama gejolak sosial-politik yang mampu menumbangkan pemerintahan.
Kondisi psikologis pasar saat rupiah menembus angka Rp17.600 per dolar AS saat ini sangat rentan terhadap pernyataan-pernyataan pejabat publik yang terkesan mengabaikan realitas. Sejarah mengajarkan bahwa gabungan antara merosotnya daya beli masyarakat bawah, melonjaknya harga pangan, dan persepsi bahwa pemerintah tidak peka terhadap kesulitan riil di lapangan adalah ramuan utama bagi lahirnya ketidakstabilan sosial yang meluas.
Jika narasi “orang desa tidak pakai dolar” terus dipertahankan sebagai benteng pembelaan tanpa adanya langkah mitigasi kebijakan ekonomi yang konkret, kepanikan sektor bisnis makro dapat dengan cepat berubah menjadi krisis kepercayaan publik. Ketika sektor usaha mulai melakukan rasionalisasi berupa efisiensi atau pengurangan tenaga kerja karena tingginya biaya impor bahan baku, angka pengangguran akan kembali meningkat. Kelompok masyarakat rentan miskin, terutama di perdesaan dan pinggiran kota, menjadi pihak yang paling pertama dan paling keras terkena dampaknya.
Apabila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya intervensi moneter dan fiskal yang presisi untuk meredam inflasi barang pokok, potensi munculnya gejolak sosial seperti yang terjadi pada periode 1997-1998 bukanlah hal yang mustahil. Ketidakpuasan yang mengakar di tingkat akar rumput dapat memicu gerakan massa yang menuntut perubahan struktural yang radikal, atau yang kerap diistilahkan sebagai Reformasi Jilid 2.
Oleh karena itu, pemerintah harus segera menghentikan retorika yang menyederhanakan persoalan mata uang. Menjaga stabilitas rupiah bukan sekadar persoalan gengsi ekonomi di mata internasional, melainkan instrumen vital untuk melindungi isi dompet petani, menjaga stabilitas harga piring nasi di meja makan rakyat kecil, dan pada akhirnya, merawat ketahanan sosial-politik bangsa agar tidak terjatuh ke dalam lubang krisis kelam yang sama.
