Kita rajin memilih, tapi makin jarang percaya. Demokrasi bekerja seperti mesin tiket: ramai saat pemilu, sepi saat akuntabilitas ditagih. Rahman Tolleng sudah lama memberi nama bagi gejala ini—politik kehilangan kehormatannya dan warga kehilangan alasan untuk setia. Ketika hak politik berubah menjadi barang dagangan, republik pelan-pelan bergeser dari ruang kebajikan menjadi ruang transaksi.
Monwnews.com, Ada ironi yang sulit dibantah: di negeri yang pemilunya kian teratur, rasa memiliki terhadap politik justru menurun. Orang datang ke TPS, tetapi pulang tanpa harapan. Partai bertambah, namun pilihan terasa menyempit. Dalam bahasa Rahman Tolleng, kita hidup dalam kemurungan pasca demokrasi—fase ketika prosedur tetap berjalan, tetapi makna menguap. Politik tak lagi dipahami sebagai upaya merawat kehidupan bersama, melainkan sebagai bisnis yang menuntut balik modal. Di dalamnya ada pembeli, penjual, dan tentu saja makelar. Warga hadir, namun sering sebagai angka; kader bergerak, tetapi mudah berubah menjadi jaringan; ideologi terdengar, tapi lebih mirip dekor. Pertanyaannya sederhana sekaligus mengganggu: jika politik telah menjadi pasar, masih adakah tempat bagi kebajikan sipil?
Politik yang jatuh dari langit
Rahman Tolleng memulai dengan sebuah pengakuan getir: tak ada kata yang kini lebih dihindari selain politik. Padahal, suka atau tidak, manusia tak pernah benar-benar bebas darinya. Anda bisa mengasingkan diri ke pulau terpencil, tetapi perubahan iklim, harga pangan, atau perang tarif tetap akan menyentuh hidup Anda. Semuanya lahir dari keputusan politik.
Di masa lalu, politik pernah dipahami sebagai aktivitas yang luhur. Aristoteles menyebutnya ilmu tertinggi karena ia mengatur arah hidup bersama. Dalam tradisi itu, masuk politik berarti bersedia menanggung tanggung jawab moral terhadap sesama warga. Tetapi modernitas, dengan diferensiasi ekonomi dan ledakan teknologi, membuat politik kehilangan posisi sentralnya. Ia tetap penting, namun tak lagi dihormati.
Yang berubah bukan kebutuhannya, melainkan reputasinya.
Dari kebajikan ke komoditas
Bagi Rahman Tolleng, problem paling mendasar bukan sekadar korupsi atau konflik. Itu gejala. Penyakitnya adalah pergeseran cara pandang: politik tidak lagi dilihat sebagai pengabdian, melainkan sebagai investasi. Jika ia investasi, maka wajar ada hitung-hitungan laba. Jika ada laba, harus ada yang membayar.
Di sinilah kita masuk wilayah yang oleh Colin Crouch disebut post-democracy. Lembaganya ada, pemilu rutin, kebebasan formal tersedia. Namun keputusan nyata bergerak di lingkaran elite yang sempit. Warga tetap diundang, tetapi terutama sebagai legitimasi.
Indonesia, dalam pembacaan Rahman Tolleng, bahkan melangkah lebih jauh. Bukan hanya hak sosial yang dikomersialkan, melainkan hak politik itu sendiri. Suara, dukungan, posisi, bahkan sikap—semuanya punya harga. Arena publik berubah menyerupai pasar. Dan seperti pasar yang lain, selalu ada broker yang tahu pintu belakang.
Partai: rumah gagasan atau loket pencalonan?
Ledakan jumlah partai tidak otomatis memperkaya demokrasi. Rahman Tolleng mengingatkan: sering kali yang membedakan hanyalah figur di puncak, bukan arah kebijakan. Ideologi mencair; platform kabur. Yang tersisa adalah mesin elektoral.
Partai, dalam situasi seperti ini, mudah berubah fungsi. Dari lembaga representasi menjadi kendaraan. Dari ruang kaderisasi menjadi ruang negosiasi. Biaya politik yang tinggi mempercepat proses itu. Kandidat mencari dukungan finansial; penyokong mencari akses kebijakan. Lingkarannya rapat, dan warga berdiri di luar pagar.
Tak mengherankan bila partisipasi terasa hambar. Orang datang memilih, tetapi sulit menemukan alasan untuk percaya.
Ketika kemiskinan bertemu ongkos mahal
Rahman Tolleng menaruh satu catatan penting: pada tingkat massa, kemiskinan membuat tak banyak lagi yang bisa dijual kecuali hak itu sendiri. Kita sering memarahi pemilih yang transaksional tanpa mau melihat struktur yang memaksanya demikian. Demokrasi mahal berdiri di atas masyarakat yang rapuh.
Di sisi lain, elite yang telah mengeluarkan biaya besar akan cenderung memandang kekuasaan sebagai kesempatan memulihkan neraca. Kebijakan publik lalu bergerak di wilayah abu-abu antara pelayanan dan pengembalian. Tidak selalu ilegal, tetapi sering jauh dari ideal.
Maka terbentuklah paradoks: demokrasi berjalan, namun keadilan terasa menjauh.
Media dan politik sebagai tontonan
Kemajuan teknologi memberi ruang partisipasi luas, tetapi juga melahirkan ekonomi perhatian. Dalam logika ini, yang paling penting bukan kedalaman gagasan, melainkan daya tarik visual dan emosional. Politik menjadi panggung; warga menjadi audiens.
Akibatnya sederhana: yang kompleks kalah oleh yang sensasional. Perdebatan kebijakan kalah oleh drama personal. Partai yang mestinya menyusun program tergoda memoles citra. Demokrasi berubah menjadi festival, bukan forum.
Cipayung di persimpangan
Dalam sejarah Indonesia, organisasi mahasiswa—HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI—pernah menjadi dapur tempat etika publik dimasak. Mereka melatih kepemimpinan, memproduksi wacana, dan menjaga jarak kritis dari kekuasaan. Tetapi di era pasar politik, godaannya besar.
Jaringan mereka bernilai. Mobilisasi mereka dicari. Tidak sedikit yang kemudian terseret dalam orbit transaksi: dukungan ditukar akses, kritik dilunakkan oleh peluang. Ini bukan tudingan, melainkan risiko struktural yang selalu mengintai ketika politik didefinisikan sebagai karier.
Padahal, bila mengikuti Rahman Tolleng, justru di titik inilah organisasi mahasiswa dibutuhkan: menjadi pengingat bahwa republik berdiri bukan hanya di atas prosedur, tetapi juga di atas kebajikan.
Hilangnya voluntarisme
Rahman Tolleng memakai istilah yang terasa kuno sekaligus mendesak: voluntarisme. Partisipasi sukarela tanpa pamrih. Tanpa itu, demokrasi hanya akan menjadi administrasi kekuasaan. Orang bergerak karena bayaran, bukan keyakinan. Solidaritas berubah kontrak.
Begitu voluntarisme surut, patriotisme ikut memudar. Warga tak lagi melihat kepentingan bersama; yang ada hanya kepentingan masing-masing. Politik kehilangan alasan moralnya.
Memulihkan kehormatan
Apakah situasi ini final? Tidak. Tetapi pemulihannya tidak mudah. Kita perlu membenahi pembiayaan politik, memperkuat transparansi, dan memaksa partai kembali bicara program. Namun lebih dari itu, kita harus membangun ulang etika kewargaan: kesadaran bahwa republik bukan sekadar arena menang-kalah, melainkan rumah bersama.
Organisasi mahasiswa bisa memulai dari hal sederhana: menjaga independensi, terbuka soal dukungan, berani mengkritik bahkan kepada yang dekat. Partai bisa memulai dengan menghargai kader, bukan hanya sponsor. Negara bisa memulai dengan memastikan aturan main tidak memberi hadiah pada transaksi gelap.
Tidak ada resep cepat. Tetapi tanpa langkah itu, kemurungan akan berubah menjadi sinisme permanen.
Pilihan yang tak bisa ditunda
Rahman Tolleng menutup dengan pengingat mendasar: politik selalu tentang memelihara kehidupan bersama. Jika ia gagal, warga akan mencari alternatif—dan sejarah menunjukkan alternatif itu tidak selalu ramah pada kebebasan.
Kita mungkin belum kehilangan demokrasi. Namun tanpa kebajikan sipil, kita bisa kehilangan republik.
Pertanyaannya tinggal satu: apakah kita ingin tetap menjadi warga, atau cukup puas menjadi komoditas?
