Ketika Moody’s mulai meragukan arah kebijakan, elite justru sibuk merayakan status investment grade
Monwnews.com, Ketika Moody’s menurunkan outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, reaksi resmi negara nyaris seragam: defensif, normatif, dan cepat menutup diskusi. Peringkat kita masih investment grade, kata mereka. Tidak ada krisis, tambahnya. Seolah-olah tugas negara selesai pada kalimat itu.
Padahal justru di situlah masalahnya.
Dalam dunia pemeringkatan, outlook negatif bukan catatan kaki. Ia adalah peringatan dini. Ia tidak berbicara tentang hari ini, tetapi tentang ke mana negara ini sedang diarahkan oleh kebijakan-kebijakannya sendiri. Menenangkan publik dengan status peringkat saat ini sama artinya dengan menolak membaca ramalan cuaca ketika awan sudah menghitam.
Indonesia belum jatuh. Tetapi Indonesia sedang berjalan di jalur yang membuat pasar mulai bertanya: apakah negara ini masih bisa dibaca?
Secara angka, Indonesia masih tampak rapi. Pertumbuhan di kisaran lima persen. Defisit dijaga di bawah batas. Rasio utang relatif aman. Sistem perbankan stabil. Semua indikator ini sering dijadikan tameng untuk menepis kegelisahan pasar.
Namun ekonomi tidak runtuh karena angka. Ia runtuh karena logika kebijakan yang rusak.
Sejarah krisis selalu sama: indikator makro terlihat sehat, sementara risiko struktural menumpuk di baliknya. Ketika krisis akhirnya muncul, negara selalu berkata, “kami tidak melihat tanda-tandanya.” Padahal tanda itu ada, hanya tidak ingin dibaca.
Outlook negatif adalah tanda yang sedang diabaikan.
Dalam ekonomi global, kepercayaan bukan soal perasaan. Ia adalah harga. Negara yang dipercaya membayar bunga lebih rendah. Negara yang diragukan membayar premi risiko. Tidak ada negosiasi emosional di sini.
Kepercayaan lahir dari keterbacaan. Pasar perlu tahu siapa yang memutuskan kebijakan, dengan mekanisme apa, dan sampai sejauh mana risiko ditanggung negara. Ketika negara mulai berbicara dengan banyak suara, dengan mandat yang saling tumpang tindih, keterbacaan itu runtuh.
Moody’s menyebut ini policy uncertainty. Bahasa halus untuk mengatakan: negara mulai tampak tidak sinkron dengan dirinya sendiri.
Indonesia sedang mengalami ekspansi peran negara yang agresif. Negara ingin hadir lebih jauh dalam investasi, mengonsolidasikan aset, dan mengarahkan pembangunan melalui entitas-entitas besar. Di atas kertas, ini terlihat seperti keberanian. Dalam praktik, ini adalah ujian institusional yang berat.
Masalahnya bukan pada ambisi. Masalahnya pada ketiadaan pagar.
Ketika negara bergerak cepat, tetapi desain tata kelola tertinggal, risiko bukan berkurang—ia justru dikemas ulang. Outlook negatif mencerminkan kekhawatiran bahwa negara sedang memperbesar perannya tanpa memperbesar akuntabilitasnya.
Pengelolaan aset negara menjadi episentrum kegelisahan itu. Konsolidasi aset dan peran badan usaha milik negara dijual sebagai efisiensi. Tetapi pasar tidak membeli slogan. Pasar membeli struktur.
Pertanyaan pasar sederhana: jika investasi gagal, siapa yang menanggung? Jika entitas rugi, siapa yang menyelamatkan? Jika mandat tumpang tindih, siapa yang bertanggung jawab?
Ketika jawaban-jawaban ini tidak ditulis secara eksplisit, pasar akan menuliskannya sendiri. Dan jawabannya selalu sama: negara.
Inilah yang disebut kewajiban kontinjensi—utang yang tidak tercatat, tetapi diasumsikan. Negara mungkin menyangkalnya, tetapi pasar selalu memasukkannya ke dalam harga.
Indonesia pernah membayar mahal asumsi ini. Mengulanginya dengan kemasan baru bukan inovasi, melainkan amnesia kebijakan.
BUMN adalah alat utama dalam ekspansi peran negara ini. Ia diminta menjadi korporasi yang efisien sekaligus instrumen kebijakan yang patuh. Mandat ganda ini tidak salah, tetapi berbahaya jika tidak diatur ketat.
Ketika BUMN dipaksa mengejar tujuan non-komersial tanpa kompensasi yang jelas, neraca mereka melemah. Ketika neraca melemah, pasar tidak menunggu laporan audit. Pasar langsung menyimpulkan: negara akan turun tangan.
Inilah momen ketika risiko korporasi berubah menjadi risiko negara. Dan inilah yang dibaca Moody’s.
Pasar keuangan memperparah gambaran itu. Isu manipulasi, transparansi kepemilikan, dan penegakan hukum yang setengah hati bukan rahasia baru. Yang baru adalah kesabaran pasar yang menipis.
Selama bertahun-tahun, pasar masih memberi toleransi. Tetapi dalam iklim global yang ketat, toleransi berubah menjadi kehati-hatian. Ketika kehati-hatian berubah menjadi penghindaran, negara akan merasakannya lewat biaya modal yang naik dan investasi yang menunda.
Outlook negatif muncul bukan di ruang hampa, tetapi di tengah kegelisahan yang sudah lama terakumulasi.
Pemerintah kerap berlindung di balik disiplin defisit. Defisit di bawah tiga persen dijadikan mantra. Padahal defisit adalah angka, bukan jaminan.
Pertanyaan yang lebih relevan adalah kualitas belanja dan kekuatan penerimaan. Belanja besar tanpa reformasi penerimaan hanya memindahkan masalah ke masa depan. Basis pajak Indonesia masih sempit. Reformasi penerimaan berjalan lambat. Ketergantungan pada sumber tertentu tetap tinggi.
Moody’s membaca ini sebagai risiko jangka menengah. Pemerintah membacanya sebagai kritik teknis. Di sinilah perbedaan cara membaca risiko menjadi fatal.
Koordinasi kebijakan menjadi persoalan lain yang enggan dibicarakan. Negara berbicara dengan banyak mikrofon. Fiskal satu suara. Moneter suara lain. Politik memberi sinyal berbeda. BUMN bergerak dengan logika sendiri.
Tidak ada yang sepenuhnya salah. Tetapi keseluruhannya menciptakan kebingungan. Pasar tidak punya waktu menyusun puzzle dari potongan-potongan pesan. Ketika arah tidak jelas, pasar memilih menjauh.
Moody’s menyebut ini masalah komunikasi dan koordinasi. Pasar menyebutnya ketidakpastian.
Masalah Indonesia hari ini bukan kekurangan kebijakan, tetapi kelebihan ilusi. Ilusi bahwa stabilitas angka cukup. Ilusi bahwa pasar akan selalu memaklumi. Ilusi bahwa pengalaman masa lalu adalah tameng permanen.
Outlook negatif adalah retakan pertama pada ilusi itu.
Jika sinyal ini diabaikan, dampaknya tidak akan dramatis. Tidak ada ledakan. Tidak ada pengumuman krisis. Yang ada adalah penggerusan pelan: bunga naik sedikit demi sedikit, investasi tertunda, ruang fiskal menyempit tanpa terasa.
Negara sering terlambat menyadari penggerusan karena ia terjadi tanpa headline.
Outlook negatif bukan hukuman. Ia adalah kesempatan koreksi. Tetapi hanya berguna jika dibaca. Negara yang defensif akan menganggapnya gangguan. Negara yang dewasa akan menjadikannya alarm.
Indonesia masih punya waktu. Tetapi waktu dalam ekonomi global tidak pernah panjang.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang Moody’s. Ini tentang kemampuan negara mengelola kepercayaan tanpa merasa tersinggung. Dalam ekonomi modern, kedaulatan tidak diukur dari seberapa keras negara menolak penilaian eksternal, tetapi dari seberapa konsisten ia menjaga logika kebijakannya sendiri.
Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Yang diuji hari ini adalah disiplin.
Outlook negatif ini bukan akhir cerita. Tetapi jika negara terus menolak membaca tanda, ia bisa menjadi prolog yang mahal.
