Monwnews.com, Jakarta – Rencana pemerintah merekrut 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mendapat catatan kritis dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, S.H., M.H.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur III yang meliputi Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso ini menegaskan bahwa meskipun niat pemerintah untuk meningkatkan produktivitas anak muda patut diapresiasi, aspek koordinasi kelembagaan dan rasa keadilan sosial harus menjadi panglima dalam eksekusi kebijakan tersebut.
Kementerian Koperasi Harus Jadi Leading Sector
Sonny, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI, menyoroti dominasi Kementerian Pertahanan dalam proses rekrutmen tersebut yang dinilai tidak sejalan dengan pembagian tugas kementerian yang ada.
”Berdasarkan Perpres yang ditandatangani Presiden Prabowo, Kementerian Koperasi adalah institusi yang bertugas memimpin dan mengoordinasikan urusan pemerintah di bidang perkoperasian. Jika program ini tetap berjalan tanpa menempatkan kementerian terkait di depan, maka ini bisa menyalahi Perpres tersebut,” ujar Sonny dalam keterangannya, Senin (16/3).
Menurutnya, tata kelola program ini harus dikembalikan pada tupoksi kementerian yang relevan agar tujuan pembangunan ekonomi kerakyatan dapat tercapai secara maksimal dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Soroti Potensi Kecemburuan Sosial Tenaga Pengabdi
Poin krusial lain yang menjadi perhatian serius Sonny adalah adanya janji peluang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi para lulusan SPPI. Ia mengingatkan pemerintah agar skema ini tidak memicu rasa ketidakadilan bagi profesi lain yang telah lama mengabdi di lapangan.
”Kita harus memikirkan perasaan para guru, tenaga teknis, administrasi, hingga para tenaga lapangan dan penyuluh pertanian yang selama ini berjuang di garis depan namun belum mendapatkan kepastian status ASN. Jangan sampai rekrutmen baru ini menciptakan jalur istimewa yang mencederai prinsip keadilan bagi mereka yang sudah lama berdedikasi,” tegas pria yang dikenal vokal memperjuangkan nasib tenaga lapangan ini.
Pesan Ramadhan: Pembangunan yang Istiqomah
Menutup pernyataannya, tokoh alumni GMNI ini mengajak pemerintah untuk memanfaatkan momentum bulan suci Ramadhan sebagai waktu untuk berefleksi dan berbenah diri dalam tata kelola pemerintahan.
”Di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, saya mengusulkan agar pemerintah selalu istiqomah dalam perencanaan pembangunan. Pastikan sinergi antar-kementerian berjalan tanpa hambatan ego sektoral,” tuturnya.
Ia berharap upaya baik pemerintah dalam meningkatkan skill anak muda untuk memaksimalkan keunggulan komparatif bangsa tidak bias akibat kendala koordinasi.
“Jangan sampai niat baik ini terkendala oleh masalah ego sektoral di tingkat pusat,” tutup Sonny. (ded)
