Surabaya – Pada hati rabu jam 18.00, stasiun televisi JTV menyiarkan acara Jatim Gaspoll dengan tema “Otak-Atik Ketua PWNU Jatim Ditengah Persaingan Pilpres” dengan Narasumber KH. Abdul Salam atau yang akrab dipanggil Gus Salam – Pengasuh Ponpes Mambaul Ma’arif Denanyar, Kang Bustomi – Directur of Strategy Political Studies, H. Moch Unzi Fauzi – Ketua Forum Santri Kampung Suroboyo, dan Abdul Adim – Aktivis Muda NU sekaligus Presiden Mahasiswa (Presma) UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA).
Acara tersebut membahas tentang KH Marzuki Mustamar yang secara resmi diberhentikan jabatannya sebagai Ketua PWNU Jawa Timur. Hal ini tertulis pada Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (SK PBNU) nomor 274/PB.01/A.II.01.44/99/12/2023 tentang pemberhentian jabatan Ketua PWNU Jatim. Surat keputusan tersebut ditandatangani oleh KH Miftachul Akhyar – Rais ‘Aam PBNU, K.H. Ahmad Said Asrori – Katib ‘Aam PBNU, K.H. Yahya Cholil Staquf – Ketua Umum PBNU, dan H. Saifullah Yusuf selaku Sekjen PBNU.
Abdul Adim selaku aktivis muda NU dan Presma UINSA, turut mengomentari keanehan yang terjadi di internal PBNU sehingga timbul pertanyaan, polemik apa yang terjadi di ranah internal PBNU?
“Menjelang pemilu ini, saya melihat banyak sekali kejadian menarik, tapi juga mengherankan. Salah satunya, Karteker yang dialami oleh Ketua PWNU Jatim, K.H. Marzuki Mustamar. Ini aneh, apa yang sebenarnya terjadi? Apa ini disebabkan perbedaan pandangan politik?” ucap Abdul Adim.
Kang Bustomi juga menuturkan bahwa ketika melihat dari internal PBNU itu sendiri, sangat wajar bila hal itu terjadi karena termasuk dinamika kepengurusan sesuai Muktamar yang berlaku. Namun, jika urusan internal itu sampai ke telinga publik dan tayang di seluruh media sosial, maka ada kemungkinan keputusan ini jadi blunder besar mengingat kemajemukan asumsi publik dalam memahami keviralan sebuah berita.
“Perselisihan dalam PBNU itu sudah biasa dan cukup diselesaikan secara internal. Namun, ketika perselisihan itu terekspos ke publik, maka akan lahir berbagai asumsi masyarakat, ” tutur Bustomi dalam wawancaranya.
Adim juga menegaskan dan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, terutama pengurus PBNU, bahwa perbedaan pandangan politik itu hal yang wajar dan tidak perlu disikapi terlalu dalam, apalagi sampai memunculkan pergolakan di internal PBNU. Asumsi publik perlu dikhawatirkan mengingat PBNU sebagai ormas yang kuat dan punya basis massa yang melimpah di berbagai daerah.
“PBNU memiliki beberapa peran dan posisi penting NU di dalam konteks politik Nasional. Selain menjadi organisasi besar yang punya komitmen dan kontribusi nyata dalam menjaga kedaulatan NKRI, NU juga merupakan pilar pemersatu bangsa. Kalau bicara persatuan, siapa pun yang memimpin republik ini, pasti melibatkan NU sebagai organisasi untuk menjaga kohesivitas bangsa,” pungkas Abdul Adim – Presma UINSA
