Opini MONITOR network
Bila satu unggahan presiden dapat mengguncang pasar, memicu perang, dan mengubah nasib jutaan orang, maka kewarasan kekuasaan tak lagi bisa dianggap urusan privat.
Monwnews.com – Ada satu pertanyaan yang makin sulit dihindari dalam politik global hari ini: kapan keganjilan perilaku seorang pemimpin berhenti menjadi bahan bisik-bisik, lalu berubah menjadi kewajiban moral untuk diperiksa sebagai risiko publik?
Pertanyaan itu kini mengitari Donald Trump. Bukan lagi sekadar sebagai gosip oposisi, bahan ejekan media, atau sensasi musiman yang biasa menyertai politik Amerika. Ia telah bergerak menjadi diskursus yang lebih serius, lebih gelisah, dan lebih berbahaya. Pemicunya bukan hanya gaya bicara Trump yang kasar, impulsif, dan teatrikal seperti selama ini. Pemicunya adalah skala ucapannya. Ketika seorang presiden Amerika Serikat mengancam bahwa “satu peradaban akan mati malam ini” bila Iran tak membuat kesepakatan, atau ketika ia mengancam akan menghancurkan infrastruktur sipil vital dalam satu hari, yang sedang dipertontonkan bukan cuma retorika keras. Yang sedang dipertontonkan adalah kemungkinan bahwa tombol-tombol paling berbahaya di dunia berada terlalu dekat dengan dorongan emosional satu orang.
Inilah yang membuat perdebatan soal kesehatan mental Trump tidak bisa dibuang begitu saja sebagai paranoia liberal atau kebencian partisan. Memang benar, sampai hari ini tidak ada dasar etis maupun klinis untuk mendiagnosis Trump dari jauh. American Psychiatric Association tetap memegang Goldwater Rule, yang melarang psikiater memberi opini profesional atas figur publik tanpa pemeriksaan langsung dan izin. Aturan itu penting, sebab tanpa pagar etik, ilmu jiwa bisa berubah menjadi senjata politik. Tetapi Goldwater Rule tidak pernah berarti publik harus berhenti berpikir. Ia hanya berarti publik tak boleh sembarangan menyamaratakan opini sebagai diagnosis. Di luar itu, masyarakat tetap berhak menilai perilaku, pola, risiko, dan konsekuensi dari ucapan seorang kepala negara yang setiap kalimatnya dapat menggerakkan pasar, militer, dan nasib jutaan manusia.
Di situlah inti persoalannya: Trump tak harus “gila” untuk menjadi berbahaya. Ia bahkan tak perlu mengalami gangguan mental yang dapat dibuktikan secara medis untuk membuat dunia berguncang. Demokrasi modern sering terlalu malas berpikir, sehingga cenderung menyederhanakan masalah ke dalam dua kotak: waras atau tidak waras, sehat atau sakit, rasional atau terganggu. Padahal bahaya politik jauh lebih licin daripada itu. Seorang pemimpin dapat tetap sangat cerdas secara taktis, sangat sadar kamera, sangat paham cara mengendalikan massa, dan sekaligus menunjukkan penurunan kontrol impuls, pembesaran ego, kecanduan pada konflik, serta ketidakmampuan membedakan antara strategi dan ledakan afeksi. Bahaya terbesar justru sering lahir dari kombinasi itu: bukan kekacauan murni, melainkan kehendak kuasa yang masih cukup cerdas untuk efektif, tetapi tak cukup sehat untuk terbatas.
Bila kita membaca pola Trump secara psikologis, tanpa melompati batas etik diagnosis, ada beberapa hal yang terus muncul. Pertama adalah impulsivitas retoris. Trump kerap bergerak dari tekanan diplomatik ke ancaman penghancuran total dengan jeda yang sangat tipis. Kedua adalah absolutisasi konflik. Lawan tak lagi diposisikan sebagai pihak yang mesti dinegosiasikan, tetapi sebagai ancaman yang harus dipatahkan sampai ke akar-akarnya. Ketiga adalah personalisasi berlebihan. Krisis global tidak diletakkan dalam kerangka institusi, hukum, atau tata dunia, melainkan dalam kerangka kehendak dirinya sendiri: saya akan melakukan ini, saya akan menghukum itu, saya akan membawa mereka kembali ke zaman batu, saya akan menentukan hidup matinya peradaban. Keempat adalah ketergantungan pada hiperbola destruktif, seolah hanya dengan bahasa paling ekstrem ia bisa memastikan otoritasnya tetap terasa. Semua ini belum tentu berarti diagnosa tertentu. Tetapi semuanya cukup untuk menimbulkan pertanyaan yang sah: apakah kapasitas pengendalian dirinya masih memadai untuk beban kuasa yang dipegangnya?
Tentu saja pendukung Trump akan menjawab: justru itulah kekuatannya. Ia berbeda dari politisi konvensional yang bersembunyi di balik bahasa diplomatik. Ia spontan, agresif, tak berpura-pura, dan berani menyebut ancaman apa adanya. Ia bermain di wilayah yang selama ini dihindari elite lama. Ia bukan tak terkendali; ia hanya tak mau tunduk pada standar kemunafikan lama Washington. Pembelaan ini tidak boleh diremehkan. Memang benar, Trump sejak awal membangun merek politiknya dari ketidakpatuhan terhadap gaya resmi. Ia tahu bahwa di era media sosial, keterlaluan lebih mudah viral daripada kehati-hatian. Ia tahu bahwa sebagian besar basis politiknya justru menyukai saat ia terdengar “liar”, karena di situlah mereka merasa melihat keaslian. Dalam pengertian ini, sebagian besar keganjilan Trump memang bisa dibaca sebagai strategi komunikasi yang sadar, bukan sekadar gejala mental.
Tetapi pembelaan itu juga memiliki lubang besar. Strategi yang efektif di panggung kampanye belum tentu aman di ruang krisis internasional. Persona yang menguntungkan dalam mobilisasi basis domestik bisa berubah menjadi ancaman ketika diterapkan pada soal perang, nuklir, jalur energi, dan stabilitas kawasan. Kita tidak sedang menilai seorang komedian yang sengaja provokatif. Kita sedang menilai kepala negara yang ancamannya bisa memicu kalkulasi militer nyata. Dalam konteks semacam itu, batas antara gaya dan gangguan memang tak selalu jelas. Namun justru karena tak jelas, negara yang sehat seharusnya membangun prosedur penilaian yang lebih kuat, bukan menyerahkan segalanya pada tafsir politis dan loyalitas partisan.
Amerika punya alat konstitusional untuk menghadapi keadaan ekstrem itu: 25th Amendment. Section 4 membuka kemungkinan bagi wakil presiden dan mayoritas kabinet untuk menyatakan presiden tidak mampu menjalankan tugas. Secara teori, ini adalah mekanisme darurat untuk mencegah negara dipimpin oleh orang yang tak lagi cakap secara fisik atau mental. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini hampir mustahil dipakai tanpa perang politik besar. Ia bergantung pada kesediaan elite internal untuk melawan presiden yang sedang berkuasa, dan itu berarti bunuh diri politik bila basis partai masih solid. Maka kita menyaksikan paradoks yang sangat modern: negara paling kuat di dunia memiliki prosedur untuk mengoreksi ketidakmampuan pemimpinnya, tetapi prosedur itu begitu politis sehingga nyaris tak bisa digunakan kecuali ketika segalanya sudah terlambat.
Akibatnya, perdebatan tentang kesehatan mental Trump bergerak di wilayah yang menggantung. Tidak ada diagnosis resmi. Tidak ada evaluasi transparan yang memadai. Yang ada hanyalah opini media, kekhawatiran publik, desakan politisi oposisi, dan penolakan otomatis dari kubu loyalis. Kondisi seperti ini justru berbahaya, karena masyarakat dipaksa hidup di antara dua ekstrem: spekulasi liar atau kebisuan institusional. Padahal yang dibutuhkan bukan keduanya. Yang dibutuhkan adalah kerangka publik yang jernih: menilai kapasitas mental pemimpin bukan melalui fitnah, melainkan melalui evaluasi yang masuk akal, reguler, profesional, dan tak sepenuhnya diserahkan pada kepentingan politik harian.
Dalam sejarah, persoalan ini bukan hal baru. George III di Inggris menjadi contoh klasik bagaimana ketidakmampuan seorang raja bisa melahirkan krisis politik besar. Selama bertahun-tahun, kondisi mentalnya menimbulkan kebingungan, spekulasi, dan perebutan kendali. Negara harus berimprovisasi dengan regensi, sementara simbol kedaulatan tetap dipertahankan seolah tak ada yang berubah. Otto of Bavaria lebih tragis lagi: ia tetap raja secara formal, tetapi nyaris tak pernah benar-benar memerintah karena kondisi mentalnya, sementara kekuasaan efektif dijalankan orang lain. Dari dua kasus itu, satu pelajaran sederhana muncul: negara dapat limbung bukan hanya karena invasi atau revolusi, tetapi juga karena pikiran pemimpinnya tak lagi mampu menopang simbol dan fungsi kekuasaan.
Yang membuat kasus Trump berbeda adalah panggungnya jauh lebih besar. George III dan Otto hidup dalam dunia yang lambat, ketika keputusan memerlukan waktu untuk merambat. Trump hidup dalam dunia yang serba instan, di mana satu unggahan di tengah malam dapat menghapus miliaran dolar nilai pasar, mengaktifkan mode siaga militer, memaksa negara lain merespons, dan menyulut kepanikan global. Dengan kata lain, modernitas digital membuat stabilitas psikologis pemimpin jauh lebih vital daripada era mana pun sebelumnya. Dulu kekeliruan seorang penguasa masih bisa ditahan oleh jarak, birokrasi, dan keterlambatan komunikasi. Kini, kekeliruan afektif seorang presiden dapat langsung menjadi kenyataan geopolitik.
Tetapi pembacaan psikologis saja belum cukup. Ada lapisan yang lebih dalam, yakni lapisan spiritual. Sebab problem Trump tak hanya terletak pada dirinya, tetapi juga pada ekosistem simbolik yang mengelilinginya. Kita telah melihat bagaimana figur-figur seperti Paula White memberi bahasa rohani pada pengalaman politik Trump, bahkan sampai membandingkan pola penderitaan politiknya dengan pola yang “ditunjukkan Tuhan dan Juruselamat kita.” Di titik ini, persoalannya bukan lagi sekadar dukungan religius biasa. Yang sedang dibangun adalah aura quasi-mesianik: Trump bukan hanya pemimpin yang didukung orang beriman, tetapi tokoh yang secara simbolik diposisikan sebagai bagian dari drama providensial. Ketika ini terjadi, kritik terhadapnya menjadi lebih sulit. Sebab lawan tak lagi dilihat sebagai pengkritik politik, tetapi sebagai penghalang rencana ilahi.
Di situlah bahaya spiritualnya. Dalam hampir semua tradisi keagamaan yang matang, kekuasaan seharusnya dibatasi oleh kesadaran tentang batas manusia. Penguasa yang sehat bukan yang merasa dirinya pusat sejarah, melainkan yang tahu bahwa ia fana, bisa salah, dan harus menahan diri. Spiritualitas yang sehat memupuk kerendahan hati, bukan pengultusan diri. Namun dalam ekosistem Trumpian, agama sering bekerja terbalik. Ia tidak dipakai untuk mengerem ego, melainkan untuk menyalakan ego itu dengan bensin metafisik. Trump bukan didoakan agar bijak; ia dikelilingi simbol yang membuatnya tampak terpilih. Di sana, spiritualitas tak lagi menjadi jalan menuju keterbatasan, melainkan alat pembenaran bagi kehendak dominasi.
Kontras dengan Paus Leo XIV menjadi sangat terang justru karena itu. Ketika Leo berbicara tentang perang Iran dan mengecam “delusion of omnipotence”, ia sedang memanggil kembali fungsi asli agama: mengingatkan penguasa bahwa tidak semua yang bisa dilakukan itu boleh dilakukan. Trump, sebaliknya, bergerak dalam orbit spiritual yang cenderung mengubah ancaman menjadi ketegasan, penghinaan menjadi keberanian, dan kekerasan menjadi misi sejarah. Benturan mereka bukan sekadar benturan dua tokoh. Ia adalah benturan dua fungsi agama. Yang satu agama sebagai rem moral; yang lain agama sebagai amplifier kekuasaan. Dalam suasana seperti itu, perdebatan kesehatan mental Trump tak bisa dilepaskan dari fakta bahwa ia hidup di lingkungan simbolik yang terus memantulkan kembali kebesaran dirinya sendiri. Dan seseorang yang terus-menerus dipantulkan sebagai figur penyelamat, perlahan dapat kehilangan kemampuan untuk membedakan antara mandat publik dan fantasi mesianik.
Dari sinilah pembacaan simbolik seperti Tarot bisa dipakai, bukan untuk mendiagnosis, melainkan untuk memahami arketipe yang sedang bekerja. Trump jelas menghidupkan The Emperor: figur kuasa, kontrol, struktur, kehendak menata dunia menurut dirinya sendiri. Namun Emperor yang kehilangan keseimbangan mudah berubah menjadi tirani ayah besar, yang menganggap ketertiban identik dengan kehendaknya. Ia juga memanggil The Tower: ledakan, penghancuran mendadak, runtuhnya ilusi, godaan untuk merobohkan demi merasa berdaulat. Ancaman terhadap Iran, infrastruktur sipil, dan “satu peradaban akan mati malam ini” adalah bahasa Tower—bahasa yang tak cuma menakut-nakuti lawan, tetapi juga memberi kenikmatan simbolik pada figur yang melafalkannya. Lalu ada The Devil: keterikatan, candu pada dominasi, hubungan saling menghisap antara pemimpin dan massa yang menikmati pelanggaran tabu. Dan akhirnya The Moon: kabut, kecemasan, ilusi, wilayah abu-abu tempat publik merasakan ada sesuatu yang tak beres, tetapi tak punya akses pada kepastian klinis. Semua arketipe itu berkumpul di sekitar Trump hari ini. Ia bukan pembuktian ilmiah, tetapi cukup berguna untuk menunjukkan betapa psikologi, simbol, dan kekuasaan sedang bertabrakan di tubuh satu figur.
Barangkali di situlah letak persoalan terdalamnya. Trump bukan ancaman hanya karena apa yang ada di dalam dirinya, tetapi juga karena apa yang dipantulkan oleh dunia kepadanya. Demokrasi Amerika, media sosial, budaya selebritas, Christian nationalism, ekonomi perhatian, dan geopolitik permanen telah bersama-sama membangun panggung tempat kepribadian seperti Trump bukan saja mungkin, tetapi menguntungkan. Ia hidup di dalam ekologi yang menghargai keterlaluan, menyukai kepastian palsu, dan memberi hadiah politik pada ledakan emosi. Maka bila kini orang mulai bertanya tentang kesehatan mentalnya, pertanyaan itu sebetulnya datang terlambat. Sebab sistem yang memungkinkan figur semacam itu naik dan bertahan sudah lebih dulu menunjukkan keganjilannya sendiri.
Kita perlu jujur: debat ini tidak akan pernah benar-benar bisa diselesaikan hanya dengan ilmu psikiatri. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar otak seorang pemimpin, tetapi seluruh budaya politik yang memproduksi ketergantungan pada figur kuat. Psikiatri bisa membantu menjelaskan batas, risiko, dan pentingnya evaluasi. Konstitusi bisa memberi prosedur. Tetapi tanpa keberanian budaya untuk mengatakan bahwa kekuasaan tak boleh terlalu dipersonalisasi, semua instrumen itu akan tetap lemah. Sebab seorang pemimpin yang diperlakukan seperti mitos akan selalu sulit diperiksa seperti manusia biasa.
Pada akhirnya, pertanyaan paling jujur mungkin bukan apakah Trump sakit atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kita cukup bijak untuk tidak menyerahkan dunia kepada seseorang yang terus bergerak di tepi impuls, kemarahan, glorifikasi diri, dan bahasa apokaliptik. Sebab dalam politik global, seperti kata diplomat yang Anda kutip, kita tidak hanya bernegosiasi dengan negara; kita bernegosiasi dengan kepribadian. Dan bila kepribadian itu terlalu besar bagi institusi, terlalu kebal terhadap koreksi, dan terlalu dipuja oleh lingkarannya sendiri, maka bahaya sesungguhnya bukan lagi urusan medis. Ia sudah berubah menjadi problem peradaban.
Demokrasi memang memberi rakyat hak memilih pemimpin. Tetapi sejarah selalu menguji sesuatu yang lebih keras: apakah masyarakat cukup berani memastikan bahwa orang yang mereka pilih masih memiliki kapasitas batin untuk menanggung bobot kekuasaan itu. Bila tidak, maka demokrasi akan tetap punya pemilu, parlemen, dan konstitusi, tetapi kehilangan satu hal yang paling mendasar: jaminan bahwa di belakang keputusan-keputusan terbesar negara masih berdiri pikiran yang mampu menahan dirinya sendiri.
