Monwnews.com, Surabaya – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 akan memprioritaskan penguatan pelayanan dasar sebagai fondasi pembangunan daerah. Penegasan itu disampaikan Emil saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 di Kantor Bappeda Jawa Timur, Surabaya, Rabu (28/1/2026).
Menurut Emil, tahun 2027 menjadi fase penting untuk memperkuat fondasi pembangunan sebelum Jawa Timur memasuki tahap akselerasi pada tahun-tahun berikutnya. Arah tersebut sejalan dengan visi “Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045.”
“RKPD 2027 kami arahkan untuk memperkuat layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Tanpa fondasi itu, peran strategis Jawa Timur tidak akan berjalan optimal,” ujar Emil.
Emil menjelaskan Jawa Timur memiliki posisi ekonomi yang sangat menentukan. Provinsi ini menyumbang 25,65 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa dan 14,54 persen terhadap ekonomi nasional.
Pada Triwulan III-2025, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,22 persen secara tahunan. Capaian tersebut melampaui rata-rata pertumbuhan nasional.
Peran strategis Jawa Timur juga tercermin dari sektor logistik nasional. Sebanyak 21 dari 39 rute tol laut nasional melintasi wilayah ini, sehingga Jawa Timur menjadi penghubung utama antara kawasan barat dan timur Indonesia. Kehadiran Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur semakin memperkuat posisi Jawa Timur dalam rantai pasok nasional.
“Jawa Timur tidak hanya mengirim barang. Kita mengatur arus komoditas, mendorong hilirisasi industri, dan berperan sebagai gerbang perdagangan nasional,” kata Emil.
Meski berperan strategis, Emil mengakui Jawa Timur masih menghadapi tantangan layanan dasar. Ia menyoroti disparitas akses kesehatan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, kesenjangan mutu pendidikan, serta keterbatasan infrastruktur di sejumlah daerah. Selain itu, kantong-kantong kemiskinan masih memerlukan penanganan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Emil menekankan pentingnya perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat dan mutakhir. Ia menyebut capaian Jawa Timur sebagai peringkat pertama nasional Indeks Satu Data Indonesia Tahun 2025 dengan skor 90,13 harus menghasilkan kebijakan yang presisi.
“Setiap program RKPD 2027 harus berdasar data yang kuat. Kami tidak lagi menjalankan program rutin tanpa dampak nyata,” tegasnya.
Emil juga mendorong penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Ia menilai sinkronisasi kebijakan menjadi kunci pemerataan layanan dasar.
“Ketika provinsi membangun rumah sakit rujukan dan jalan arteri, kabupaten dan kota perlu memperkuat puskesmas serta jalan lokal,” ujarnya.
Melalui Forum Konsultasi Publik, Emil mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari perangkat daerah, akademisi, hingga organisasi masyarakat untuk menyampaikan masukan konstruktif.
“RKPD 2027 adalah dokumen hidup. Kami akan terus menyempurnakannya agar benar-benar menjawab kebutuhan rakyat Jawa Timur,” pungkas Emil.
Sementara itu, Kepala Bappeda Jawa Timur Mohammad Yasin menjelaskan urusan wajib pelayanan dasar mencakup pendidikan, kesehatan, urusan sosial, serta infrastruktur dasar sesuai Undang-Undang Otonomi Daerah.
“Dalam kondisi fiskal yang mengalami penyesuaian akibat penurunan dana transfer, pemerintah daerah harus menetapkan prioritas anggaran yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Yasin. (Rha/Red)
