Oleh: Rizal Haqiqi – Peneliti Ksatria Merah Jambu Foundation
Monwnews.com, China melakukan apa yang tak berani dilakukan Indonesia: memotong daging busuk di tubuh universitasnya sendiri. Ketika 19 perguruan tinggi di sana hingga Juli 2024 menghentikan atau menghapus 99 jurusan yang dianggap tak lagi cukup relevan, lalu menggeser arah ke 96 bidang baru seperti AI, robotika, keamanan siber, blockchain, dan big data, itu bukan sekadar pembaruan akademik. Itu operasi politik. Itu cara negara berkata kepada kampus: masa lalu tidak boleh terus dibiayai bila ia tak lagi menopang masa depan. South China Morning Post menulis langkah itu mengikuti dorongan pemerintah agar struktur jurusan dan pelatihan talenta lebih melayani modernisasi China, terutama di bidang AI, integrated circuits, quantum technology, life sciences, dan energi.
Di Indonesia, respons atas perubahan sejenis jauh lebih lembut, lebih sopan, dan justru karena itu lebih berbahaya. Kita tidak memotong. Kita menambah. Kita tidak membongkar. Kita menyisipkan. Kita tidak mengguncang sistem. Kita mempercantik narasi. Kurikulum AI ditambahkan. Panduan GenAI diterbitkan. Program pelatihan digital diperluas. Kampus membuka peminatan baru. Dari jauh semuanya tampak modern. Tapi dari dekat, terlalu banyak yang terasa seperti dekorasi pada bangunan lama yang fondasinya tidak disentuh. Yang dijual adalah citra adaptif; yang dipertahankan adalah struktur administratif yang membuat perubahan mendalam nyaris mustahil.
Masalahnya bukan sekadar kementerian yang terlalu pelan. Masalahnya lebih telanjang: banyak elit kampus Indonesia tidak sungguh-sungguh ingin perubahan yang mengguncang. Mereka ingin manfaat politik dari kata-kata baru—AI, transformasi digital, inovasi, disrupsi—tanpa membayar harga institusional dari perubahan itu. Mereka ingin terlihat masa depan, tetapi tetap hidup dari arsitektur masa lalu. Dan di titik itulah universitas berubah dari rumah pengetahuan menjadi rumah kenyamanan.
Oligarki kecil bernama kampus
Mari bicara lebih terus terang. Banyak kampus di Indonesia hari ini bekerja seperti republik kecil yang dikuasai oligarki mikro. Bukan oligarki dalam arti karikatural, melainkan dalam bentuk yang jauh lebih banal dan karena itu lebih kuat: jurusan menjadi wilayah kuasa, program studi menjadi sumber anggaran, jabatan akademik menjadi alat distribusi pengaruh, dan birokrasi kampus menjadi mekanisme menjaga keseimbangan internal. Dalam struktur seperti ini, perubahan kurikulum bukan cuma soal isi pembelajaran. Ia menyentuh kuasa, status, jenjang, alokasi dosen, kursi, dan anggaran. Maka setiap usulan perubahan besar segera berhadapan dengan insting tertua lembaga: mempertahankan diri.
Itulah sebabnya banyak kampus lebih gampang membuka pusat studi baru ketimbang menutup jurusan usang. Lebih gampang membuat seminar AI ketimbang mengaudit kualitas dosen pengajarnya. Lebih gampang mengumumkan prodi baru ketimbang mengakui bahwa prodi lama sudah tidak punya daya hidup intelektual maupun daya guna ekonomi. Dalam politik kampus, menambah terasa modern dan aman. Menutup terasa kasar dan mengandung perang saudara kecil. Maka sistem memilih jalan yang paling ramah bagi status quo: semua ditambahi, sedikit sekali yang dibongkar.
Padahal, justru di situlah kebusukan mulai disimpan. Jurusan-jurusan yang hidup lebih karena inertia birokratik daripada relevansi tetap bertahan. Kurikulum yang terlalu jauh dari perubahan industri tetap diajarkan. Lulusan terus diproduksi bahkan ketika pasar, teknologi, dan struktur ekonomi sudah bergerak ke tempat lain. Kampus tampak hidup. Yang sesungguhnya hidup adalah mekanisme reproduksi dirinya sendiri.
Kampus administratif: pabrik kertas yang menyamar sebagai mesin masa depan
Elit kampus Indonesia sangat mahir membangun satu jenis mesin: mesin administrasi. Mesin ini bekerja rapi. Ia menghasilkan akreditasi, borang, laporan, penyesuaian nomenklatur, proposal hibah, dan indikator kinerja. Ia sangat cocok untuk bertahan dalam ekosistem birokratis. Ia juga sangat cocok untuk menciptakan ilusi kemajuan. Sebab dari mesin ini lahirlah banyak hal yang tampak seperti capaian: program baru, pusat studi, kerja sama, publikasi, konferensi, sertifikasi, platform digital, dan jargon-jargon pembaruan.
Tetapi AI tidak peduli pada borang. Robotika tidak peduli pada notulen rapat. Keamanan siber tidak tunduk pada akreditasi semata. Dunia teknologi bergerak dengan logika kapasitas, bukan logika kepatuhan administratif. Ia memerlukan dosen yang benar-benar menguasai frontier bidangnya, infrastruktur komputasi, data yang dapat dipakai, laboratorium yang berfungsi, keterkaitan dengan industri, dan mahasiswa yang didorong pada standar keras. Bila kampus hanya kuat di administrasi, maka ia hanya akan menghasilkan modernitas di atas kertas.
Di sinilah kampus administratif menjadi ancaman strategis. Ia bukan cuma lambat. Ia mengubah perubahan menjadi kosmetik. AI menjadi nama mata kuliah. Transformasi digital menjadi proyek humas. Inovasi menjadi rubrik tahunan. Yang diproduksi bukan kapasitas teknologi, melainkan simbol teknologi.
Ilusi transformasi digital Indonesia
Indonesia senang sekali pada kata “transformasi”. Ia dipakai untuk hampir semua hal: birokrasi, kampus, UMKM, pembelajaran, layanan publik, bahkan kadang sekadar untuk memoles proyek biasa agar terdengar sezaman. Tapi transformasi digital di pendidikan tinggi kita terlalu sering berhenti sebagai ritual peresmian. Program Bangkit memang menambahkan kurikulum AI dan menyatakan pembekalan peserta pada machine learning, mobile development, cloud computing, dan AI. Itu langkah berguna. Tetapi langkah itu tidak serta-merta berarti Indonesia telah membangun arsitektur talenta AI nasional. Ia baru berarti: kita mulai menyadari kebutuhan itu.
Perbedaan antara “mulai menyadari” dan “sungguh membangun” sangat besar. Yang pertama cukup dengan program. Yang kedua butuh restrukturisasi. Yang pertama bisa dilakukan lewat kemitraan, panduan, dan satu dua prodi baru. Yang kedua menuntut audit nasional, pembongkaran program yang tak relevan, konsentrasi investasi, redistribusi dosen, penguatan laboratorium, dan integrasi agresif dengan industri. Indonesia masih lebih nyaman pada yang pertama. Sebab yang kedua akan menyentuh terlalu banyak kepentingan yang selama ini hidup tenang di kampus.
Akibatnya, transformasi digital kita sering lebih kuat di level tanda ketimbang substansi. Kampus merasa sudah futuristik karena memiliki mata kuliah AI. Fakultas merasa sudah visioner karena mendirikan pusat studi data. Pimpinan merasa sudah progresif karena bicara machine learning di podium wisuda. Tetapi pertanyaannya tetap sama: apakah kapasitasnya ikut berubah? Apakah dosennya cukup? Apakah infrastrukturnya ada? Apakah mahasiswa benar-benar dibentuk untuk menyelesaikan persoalan industri, negara, dan pasar? Ataukah semuanya berhenti pada konsumsi simbolik atas teknologi?
Mismatch lulusan: luka lama yang terus dibungkus jargon baru
Data pasar kerja Indonesia sebetulnya sudah lama memberi peringatan, hanya saja terlalu sering diabaikan oleh bahasa resmi yang gemar optimistis. BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka 2025 masih 8,63 persen untuk lulusan SMK dan 6,88 persen untuk SMA umum. Angka ini memang bukan langsung cermin perguruan tinggi, tetapi cukup untuk menunjukkan hal dasar: sistem pendidikan kita belum sinkron secara memadai dengan mesin ekonomi. Ketika pengangguran terdidik dan mismatch tetap ada, lalu AI datang mengubah banyak jenis pekerjaan, maka kita bukan sedang menghadapi satu masalah baru, melainkan lapisan baru di atas masalah lama yang belum pernah diselesaikan.
Dalam situasi seperti itu, kampus administratif memilih respons yang paling aman: menambah pelatihan, menambah istilah, menambah inisiatif, dan berharap pasar akan menyerap sesuatu di tengah jalan. Padahal mismatch bukan penyakit yang sembuh dengan penambahan semata. Ia menuntut penyesuaian struktur. Bila pasokan talenta tidak sesuai dengan perubahan industri, maka beberapa saluran harus diperkecil, sebagian harus dirombak, dan bidang-bidang tertentu harus digenjot habis-habisan. China paham logika ini. Karena itu mereka berani menghentikan dan mencabut program dalam skala besar, bukan hanya membuka yang baru. Pada 2025, penyesuaian nasional mereka bahkan mencapai 2.220 penghentian penerimaan dan 1.428 pencabutan program, bersamaan dengan 1.839 program baru dan 29 jurusan tambahan yang diprioritaskan untuk strategi nasional. Itu bukan manajemen kosmetik. Itu bedah struktural.
Indonesia belum mendekati level keberanian itu. Kita masih memperlakukan mismatch seperti gejala yang bisa diatasi dengan proyek-proyek penyesuaian kecil. Itu seperti mengobati patah tulang dengan vitamin. Ada gerak, ada niat baik, tetapi bentuk dasarnya tetap bengkok.
Negara yang terlalu sopan kepada kampus
Kesalahan ini tidak hanya milik kampus. Negara terlalu lembut. Pemerintah Indonesia lebih sering mengajak daripada menekan, lebih sering memfasilitasi daripada memaksa, lebih sering memberi insentif daripada menetapkan operasi besar. Dalam banyak hal, pendekatan ini mungkin terasa demokratis dan kooperatif. Tapi dalam momen perubahan struktural, kelembutan seperti itu justru menjadi kelemahan. Karena lembaga besar jarang berubah hanya karena diberi ajakan moral. Mereka berubah ketika insentif, hukuman, anggaran, dan legitimasi politik diarahkan secara jelas ke satu tujuan.
China tidak malu memandang pendidikan tinggi sebagai bagian dari strategi negara. Karena itu, mereka membangun “green channel” untuk pembukaan jurusan strategis, memperbarui katalog nasional, dan menyelaraskan bidang studi dengan kebutuhan high-quality development serta kebutuhan strategis nasional. Bahkan Reuters melaporkan pada 2025 beberapa universitas top China menambah kuota secara khusus untuk bidang-bidang seperti AI, integrated circuits, biomedicine, healthcare, dan new energy demi “national strategic needs.” Negara mereka tidak menyembunyikan tujuannya. Indonesia, sebaliknya, sering bicara tentang link and match, transformasi digital, dan talenta masa depan tanpa cukup berani menjadikan semuanya sebagai kebijakan keras.
Negara kita ingin kampus berubah, tetapi terlalu sering dengan cara yang tidak mengganggu siapa pun. Padahal perubahan sungguhan pasti mengganggu. Ia akan membuat sebagian program kehilangan ruang, sebagian dosen harus belajar ulang, sebagian institusi kehilangan privilese lama, dan sebagian pimpinan kehilangan kenyamanan. Kalau negara tidak siap menanggung konflik itu, maka yang lahir hanyalah konsensus palsu: semua setuju pada transformasi, tak ada yang benar-benar berubah.
AI sebagai komoditas akademik baru
Ada satu gejala lain yang patut dicurigai: AI kini mulai menjadi komoditas baru dalam pasar pendidikan tinggi. Sama seperti beberapa tahun lalu ketika kata “entrepreneurship”, “digital business”, atau “creative industry” dipakai untuk memberi kesan baru pada program lama, sekarang AI berisiko dipakai sebagai stiker premium. Tempel AI di depan nama program, buat satu laboratorium kecil, undang beberapa praktisi, dan kampus tampak mutakhir.
Ini berbahaya karena AI adalah bidang yang sangat mudah dijual secara simbolik dan sangat sulit dibangun secara substantif. Ia terdengar glamor, dekat dengan media, dan menjanjikan akses ke masa depan. Karena itu, banyak institusi tergoda memanfaatkannya sebagai alat positioning. Tapi AI bukan dekorasi akademik. Ia bukan sekadar coding dasar atau kemampuan memakai platform generatif. Ia membutuhkan arsitektur keilmuan yang dalam, komputasi, data, metodologi, dan kultur riset yang kuat. Bila yang dibangun hanya permukaannya, maka yang akan lahir adalah generasi yang melek istilah, tetapi miskin penguasaan.
Dan justru di situlah kampus administratif merasa nyaman: istilah bisa dipinjam lebih cepat daripada kapasitas dibangun. Maka AI sangat mudah jatuh menjadi barang dagangan akademik. Yang dijual adalah akses ke “masa depan”, padahal yang diberikan sering kali hanyalah pengenalan pada perangkat yang dibuat pihak lain. Ini bukan penguasaan teknologi. Ini konsumsi atas teknologi.
Republik proposal, sekarang dengan chip dan algoritma
Dalam banyak tulisan sebelumnya, saya menyebut Indonesia sebagai republik proposal: negara yang lebih cepat menulis masa depan ketimbang membangunnya. Fenomena ini kini masuk juga ke pendidikan tinggi teknologi. Kita membuat roadmap AI, strategi digital, pusat inovasi, konsorsium, peta jalan talenta, panduan etika, dan seterusnya. Semuanya tampak hebat. Tapi terlalu banyak yang berhenti di tahap dokumen. Yang tidak jelas justru perkara paling penting: siapa yang akan mengajar? di mana komputasinya? bagaimana keterkaitannya dengan industri? berapa banyak talenta yang sungguh dibutuhkan? jurusan mana yang harus dikurangi? dana dipusatkan ke mana? dan kapan negara mau memilih dengan keras?
Tanpa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, Indonesia hanya sedang menambahkan lapisan digital pada republik proposal yang lama. Kini proposalnya lebih canggih: ada AI, machine learning, generative models, cyber resilience, smart campus. Tapi penyakit dasarnya tetap sama. Kegiatan banyak, kapasitas sedikit. Program banyak, konsentrasi lemah. Aspirasi besar, pengorbanan kecil.
Elit kampus tahu, tapi tidak cukup berani
Yang paling ironis: banyak elit kampus sebenarnya paham masalah ini. Mereka tahu dunia berubah cepat. Mereka tahu industri mengeluh kekurangan talenta. Mereka tahu jurusan tertentu makin sulit menjelaskan relevansinya. Mereka tahu kualitas banyak program timpang. Mereka tahu bahwa kampus tidak bisa bertahan hanya dengan menumpuk akreditasi dan seminar. Mereka tahu semua itu. Tapi tahu tidak otomatis berani.
Karena perubahan berarti konflik. Menutup atau menggabungkan program berarti mengganggu zona kuasa. Memusatkan investasi pada beberapa bidang strategis berarti sebagian bidang lain harus rela tidak lagi diperlakukan sama. Memaksa dosen memperbarui kompetensi berarti mengakui bahwa sebagian tertinggal. Menghubungkan kurikulum dengan industri secara serius berarti mengurangi otonomi palsu yang selama ini nyaman. Dan banyak elit kampus, seperti banyak elit di mana pun, lebih menyukai pembaruan yang tidak mengurangi kekuasaan mereka. Maka lahirlah bentuk paling halus dari konservatisme: konservatisme yang memakai bahasa masa depan.
Apa yang semestinya dilakukan kalau negara ini sungguh serius
Kalau Indonesia benar-benar ingin lepas dari ilusi transformasi, ada langkah-langkah yang tak bisa dihindari.
Pertama, audit nasional program studi berbasis relevansi strategis, kualitas, dan serapan. Bukan audit administratif, melainkan audit yang benar-benar siap menyimpulkan: ini dipertahankan, ini digabung, ini dirombak, ini dihentikan.
Kedua, konsentrasi investasi. Tidak semua kampus harus jadi kampus AI. Tapi beberapa harus dibangun serius sebagai pusat talenta strategis di AI, cybersecurity, data engineering, agritech, healthtech, dan teknologi industri. Kita tak bisa lagi menyebar tipis demi rasa adil yang palsu.
Ketiga, reformasi dosen dan infrastruktur. Tanpa dosen yang kuat dan fasilitas yang hidup, prodi AI hanya akan menjadi papan nama modern.
Keempat, paksa hubungan dengan industri melewati level seremoni. Industri harus ikut membentuk kurikulum, menyediakan problem nyata, menyerap lulusan, dan berbagi risiko.
Kelima, negara harus siap menghadapi konflik politik kampus. Ini bagian yang paling tidak populer, tapi justru paling menentukan. Bila negara tetap ingin semua orang nyaman, maka negara harus siap semua orang tertinggal bersama-sama.
Akhirnya, ini bukan soal kampus semata. Ini soal kekuasaan masa depan
Apa yang dilakukan China mungkin terlalu keras untuk sebagian orang. Tetapi setidaknya mereka paham satu hal: universitas adalah wilayah perebutan masa depan. Negara yang membiarkan kampusnya tetap dikelola terutama untuk stabilitas internal dan ritual administrasi akan kehilangan lebih dari sekadar daya saing akademik. Ia akan kehilangan kemampuan memproduksi manusia yang dibutuhkan untuk bertahan dalam ekonomi baru.
Indonesia sedang menuju titik itu tanpa cukup sadar. Kampus kita masih terlalu sibuk menjaga keseimbangan internal. Negara terlalu sopan menagih perubahan. Industri terlalu sering menjadi pengeluh yang pasif. Dan AI datang di tengah semuanya sebagai cermin yang kejam: ia memperlihatkan betapa tipisnya sebagian besar fondasi kita. Maka persoalannya kini bukan lagi apakah kita bisa menambah mata kuliah AI atau membuka prodi baru. Persoalannya adalah apakah kita berani mengakui bahwa sebagian besar mesin pendidikan tinggi kita tidak dirancang untuk perang talenta abad ini.
Selama elit kampus masih menjual ilusi perubahan sambil mempertahankan struktur lama, selama negara masih menganggap ajakan lebih cukup daripada operasi, dan selama transformasi digital masih diperlakukan sebagai proyek komunikasi, Indonesia akan terus bergerak dengan ritme rapat saat dunia bergerak dengan ritme algoritma.
Dan sejarah jarang memberi ampun pada lembaga yang takut berubah. Ia hanya mencatat siapa yang berani membongkar dirinya sendiri sebelum dibongkar zaman.
