SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TERPILIH PRABOWO SUBIANTO DAN KETUA DPR RI PUAN MAHARANI
Perihal: Pemulihan Keadilan Sosial Digital dan Penerbitan PERPPU Transportasi Digital sebagai Amanat Konstitusi dan Pancasila
Kepada Yth.:
Bapak Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto
Presiden Republik Indonesia Terpilih 2024–2029
dan
Ibu Dr. (H.C.) Puan Maharani, M.Kom.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
di Tempat
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,
Salam Pancasila.
Saya, Dodi Ilham, pengemudi transportasi online, Presiden GOBER Community, aktivis, dan pendiri Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ ’98), menulis surat terbuka ini bukan sekadar sebagai bentuk aspirasi, tetapi sebagai panggilan ideologis, peringatan moral, dan tuntutan konstitusional dari jutaan rakyat pekerja digital di Indonesia.
PENGUMUMAN KEPADA PUBLIK
Surat Terbuka ini ditujukan tidak hanya kepada Presiden dan Ketua DPR RI, tetapi secara sadar dan tegas akan disampaikan melalui seluruh kanal media sosial dan platform digital rakyat, sebagai bentuk:
Transparansi gerakan,
Tekanan moral publik,
Dan konsolidasi kesadaran kolektif rakyat digital untuk menolak eksploitasi berjubah “inovasi”.
❗ MASALAH INI MENYANGKUT HAK HIDUP ORANG BANYAK
Lebih dari 5 juta pengemudi online—baik roda dua maupun roda empat—telah:
Diobjektifikasi oleh algoritma,
Diatur tanpa dilindungi,
Diperas lewat “kemitraan palsu”,
Dibuang kapan saja lewat suspend sepihak.
Ini bukan masalah transportasi. Ini adalah masalah hak hidup. Dan karena itu, ini urusan konstitusi.
JANGAN TUNGGU DPR. TERBITKAN PERPPU SEKARANG
Dengan semangat penyelamatan hak rakyat dan keadilan sosial, kami menuntut:
Presiden Prabowo Subianto harus segera menerbitkan PERPPU Transportasi Digital, sebelum UU permanen terbentuk, karena:
Terjadi kekosongan hukum yang menindas rakyat;
Eksploitasi digital sudah sistemik;
Rakyat tidak bisa lagi menunggu prosedur politik biasa.
PERPPU BERBASIS PANCASILA DAN TEKNOLOGI TRANSPARAN
Kami tidak hanya menuntut regulasi, tetapi juga teknologi keadilan.
Maka, PERPPU tersebut harus:
✅ Melindungi hak pengemudi secara hukum dan struktural
✅ Menghentikan semua pemotongan dan pungutan sepihak
✅ Mendefinisikan ulang kemitraan sebagai relasi usaha berbasis kepemilikan
✅ Mewajibkan penggunaan teknologi blockchain untuk seluruh transaksi dan algoritma aplikasi
✅ Membentuk Satgas Nasional Keadilan Transportasi Digital yang beranggotakan pemerintah, pekerja, dan publik
✊ RAKYAT DIGITAL MENOLAK JADI MITRA PALSU
Kami bukan budak algoritma.
Kami bukan pengguna sistem, kami adalah bagian dari sistem.
Dan kami akan mengambil kembali martabat kami sebagai warga negara yang sah.
Hormat saya,
DODI ILHAM
Pengemudi Transportasi Online
Presiden GOBER Community
Aktivis & Pendiri Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ ’98)
Pejuang Keadilan Digital
Kontak: 0816-1717-9779
Email: dodi.il.ham98@gmail.com
“Negara tak boleh kalah oleh algoritma. Negara tak boleh tunduk pada aplikasi. Karena Indonesia bukan startup, tapi republik yang berdiri untuk rakyat.”
“PERPPU adalah jalan keadilan darurat. Jangan tunggu korban bertambah untuk bertindak benar.”
“Dan karena itulah, surat terbuka ini akan kami sebarkan ke seluruh penjuru media sosial. Biar dunia tahu, bahwa rakyat digital Indonesia tidak diam.”
