Jakarta – Drone Emprit melaporkan analisis terkait sentimen publik terhadap partai politik dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Platform penyaji data itu membeberkan tiga partai paling sering dibahas dalam percakapan revisi UU TNI. Mereka adalah PDI Perjuangan (PDIP), Demokrat, dan Golkar.
Ketiga partai itu sering dibahas karena dianggap memiliki penting berkat posisinya strategis di DPR RI dengan tokoh-tokohnya. Ditambah Golkar yang sering dikaitkan dengan dwifungsi ABRI era Orde Baru.
Terkhusus untuk PDIP, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini dinilai memainkan peran penting dalam penyusunan revisi UU TNI.
“Mengingat partai ini memiliki posisi strategis seperti Ketua DPR RI, Ketua Komisi, serta Ketua Panja (Panitia Kerja), dan juga menguasai mayoritas kursi di DPR RI,” tulis laporan Drone Emprit, dikutip Sabtu (29/3/2025).
Drone Emprit menyimpulkan analisisnya bahwa sentimen negatif tertinggi pembahasan revisi UU TNI tertuju pada PDIP. Sebab, revisi UU TNI dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi PDIP.
PDIP dinilai seharusnya memainkan peran sebagai partai politik oposisi agar menjaga nilai-nilai demokrasi. Bahkan, PDIP juga dianggap mengabaikan aspirasi rakyat.
“Dari delapan partai yang memiliki kursi di parlemen dan terlibat dalam pembahasan revisi UU TNI, PDI Perjuangan mencatatkan sentimen negatif tertinggi,” ulas Drone Emprit.
Adapun analisis Drone Emprit dilakukan di media online dan media sosial X, Instagram, Facebook, TikTok, Youtube, pada 24 Februari hingga 25 Maret 2025 pukul 23.59 WIB.
Revisi UU TNI diberitakan dalam 10.832 artikel dan 34.302 mentions. Kemudian dibicarakan di media sosial sebanyak 450.441 mention.
Sentimen isu ini dalam rentang waktu 24 Februari sampai dengan 25 Maret 2025) terhadap DPR RI, yakni media online: positif 45%, negatif 31%, netral 24%. Selanjutnya media sosial, yakni positif 6%, negatif 92%, netral 2%.
