Monwnews.com, Jakarta – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung KPK dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. GMNI menuntut KPK bekerja keras memberantas korupsi di Indonesia hingga segera menangkap buron koruptor, Harun Masiku.
Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi menyebutkan perburuan buron Harun Masiku makin hari makin menggelisahkan rakyat. Menurutnya, lambannya penanganan kasus Harun Masiku menjadi salah satu indikator bagi publik dalam mengevaluasi kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Kami mendesak agar KPK segera menangkap dan mengadili Harun Masiku beserta kroni-kroninya yang terlibat dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR sekitar 5 tahun yang lalu,” kata Imanuel dalam keterangan tertulis, Senin (16/12/2024).
Imanuel menyayangkan pelaku utama kasus suap yang menyeret nama Harun Masiku hingga kini masih belum ditangkap. Sehingga menurut Imanuel, publik kini mempertanyakan komitmen KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Imanuel mendesak KPK untuk segera melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto setelah dilantik untuk mengatasi kebocoran anggaran dan memberantas kapitalis birokrat.
“KPK harusnya segera melaksanakan amanat Presiden Prabowo untuk mengatasi kebocoran anggaran yang selama ini terjadi dan memberantas kapitalis birokrat serta mengejar buronan koruptor hingga ke Antartika sekalipun. Ini adalah bentuk dukungan penuh dari Presiden dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia,” ucapnya.
Imanuel mengatakan GMNI secara tegas mendukung penuh spirit pemerintahan Prabowo-Gibran dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Kami (GMNI) mendukung penuh semangat Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini seharusnya menjadi landasan bagi para penegak hukum, dan khususnya bagi KPK dalam mengawal berbagai kasus hukum yang belum terselesaikan, khususnya penangkapan terhadap DPO saudara Harun Masiku. Kami mendukung penuh setiap langkah yang dilakukan pemerintah dan jajarannya dalam upaya penegakan hukum di Indonesia,” ujarnya.
Imanuel mengingatkan kasus Harun Masiku yang berjalan hampir 5 tahun merupakan evaluasi yang serius terhadap berjalannya proses penegakan hukum di Indonesia. Ia berpesan agar KPK membuktikan kredibilitas dalam mengawal pemberantasan korupsi, khususnya melalui penuntasan kasus Harun Masiku.
“Segera tangkap dan adili tersangka DPO Harun Masiku beserta kroni-kroninya yang terlibat dalam kasus suap tersebut. Kami yakin bahwa KPK sebagai lembaga penegak hukum tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun dan mampu bekerja secara maksimal dalam menuntaskan persoalan tersebut,” imbuhnya.
