Disuarakan Oleh: Abah Boy (Budayawan Peduli Pendidikan)
Monwnews.com – Malang – Pentingnya rakyat berhak mendapat pemerataan pendidikan adalah salah satu aspek fundamental dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.
Beberapa alasan mengapa pemerataan pendidikan itu sangat penting, dikarenakan punya pengaruh besar dan merupakan kebutuhan mendasar rakyat.
1. Menciptakan Kesempatan yang Adil: Pendidikan yang merata memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kualitas hidup.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia: Pendidikan yang berkualitas meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa.
3. Mengurangi Kesenjangan Sosial: Pemerataan pendidikan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok masyarakat yang berbeda.
4. Menciptakan Masyarakat yang Lebih Sejahtera: Pendidikan yang merata dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.
Maka sebagai cermin perwujudan aspirasi perwakilan dari legislatif dalam konteks ini adalah:
1. Mewakili Suara Rakyat: Legislatif harus mewakili suara rakyat dan memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk hak atas pendidikan yang merata.
2. Membuat Kebijakan yang Adil: Legislatif harus membuat kebijakan yang adil dan berpihak pada kepentingan rakyat, termasuk dalam hal pemerataan pendidikan.
3. Mengawasi Pelaksanaan Pendidikan: Legislatif harus mengawasi pelaksanaan pendidikan dan memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dalam menyediakan pendidikan yang merata.
4. Meningkatkan Anggaran Pendidikan: Legislatif harus memperjuangkan peningkatan anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan.
Dengan demikian, peran legislatif di semua tingkatan, baik DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sangat penting dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup rakyat.
Termasuk peran moral lembaga nasional seperti Panwaslu maupun KPU, baik Nasional ataupun regional, kabupaten/kota turut bertanggung jawab secara moral guna mendukung perwujudan pemerataan dunia pendidikan.
Secara moral, Panwaslu maupun KPU ada tanggung jawab kepada anggota dewan terlantik yang telah mengikuti proses jalannya demokrasi langsung dalam pemilihan legislatif (Pileg).
Fungsi moralnya Panwaslu dan KPU mengiringi kinerja anggota legeslatif dari semua partai, adalah mendukung penguatan aspirasi rakyat.
Pihak Panwaslu dapat berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan anggota dewan yang telah dilantik.
Secara moral, Panwaslu maupu KPU dapat menyampaikan dan menguatkan aspirasi masyarakat kepada anggota dewan, namun dengan beberapa catatan:
– Netralitas: Panwaslu harus tetap netral dan tidak memihak kepada pihak manapun, termasuk anggota dewan.
– Objektivitas: Panwaslu harus menyampaikan aspirasi masyarakat secara objektif dan tidak memanipulasi informasi.
– Keterlibatan Masyarakat: Panwaslu dapat memfasilitasi proses partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan.
– Transparansi: Panwaslu harus transparan dalam proses penyampaian aspirasi masyarakat kepada anggota dewan.
Dengan demikian, Panwaslu dapat membantu meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat hubungan antara masyarakat dan lembaga pemerintah.
Malang, Kamis 15 Januari 2026.
Sebuah catatan diskusi aspirasi _Ngopi Jadi Pintar_ Abah Boy Kancil bersama penulis – monwnews.com. (galih)
