Monwnews.com, Surabaya — Ketika sebuah kota mulai memperlakukan ruang keseniannya sekadar sebagai objek administratif, di situlah kebudayaan sedang dipertaruhkan—bukan hanya keberadaannya, tetapi juga martabatnya.
Apa yang kini terjadi di Balai Pemuda Surabaya bukan lagi sekadar sengketa pengosongan ruang. Ia telah menjelma menjadi cermin retak tentang bagaimana negara, melalui pemerintah daerah, memahami—atau justru melupakan—makna kebudayaan itu sendiri.
Surat peringatan yang diterbitkan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya pada 25 Maret 2026, yang meminta pengosongan ruang dalam waktu tujuh hari, mungkin lahir dari logika penataan aset.
Namun di mata komunitas seni, ia terbaca sebagai tanda tanya besar: sejak kapan ruang hidup kebudayaan diukur semata oleh legalitas administratif?
Balai Pemuda bukan sekadar bangunan. Ia adalah ingatan kolektif. Ia adalah simpul sejarah, tempat di mana gagasan, ekspresi, dan identitas kota berkelindan selama puluhan tahun. Mengosongkannya tanpa kepekaan kultural sama halnya dengan mengosongkan sebagian ingatan kota itu sendiri.
Reaksi keras dari Dewan Kesenian Surabaya (DKS) dan para pelaku seni tidak datang dari ruang hampa.
Somasi yang dilayangkan oleh pihak DKS menyoal hal yang lebih mendasar: legitimasi kekuasaan. Ketika seorang Pelaksana Tugas (Plt) kepala dinas mengambil langkah yang dinilai bersifat strategis, publik berhak bertanya—apakah kewenangan itu sah, atau justru melampaui batas yang ditentukan oleh hukum?
Pertanyaan ini bukan semata persoalan prosedural. Ia menyentuh inti dari tata kelola pemerintahan yang baik. Kekuasaan, sekecil apa pun, selalu menuntut pertanggungjawaban. Dan ketika ia dijalankan tanpa kehati-hatian, maka yang terancam bukan hanya objek kebijakan, tetapi juga kepercayaan publik itu sendiri.
Lebih jauh, polemik ini juga menyentuh dimensi etik. Ketika surat peringatan ditujukan kepada individu secara personal — bukan dalam kapasitas kelembagaan maka implikasinya meluas ke ranah reputasi dan kehormatan.
Di titik ini, kebijakan administratif bersinggungan dengan hak-hak sipil yang paling mendasar.
Tidak mengherankan jika publik kesenian Surabaya kini bergerak melampaui sekadar protes. Rencana pelayangan mosi tidak percaya terhadap Plt Kepala Disbudporapar menjadi penanda bahwa krisis ini telah bergeser dari konflik kebijakan menjadi krisis legitimasi.
Namun di atas semua itu, ada pertanyaan yang lebih mendasar ; apakah birokrasi Pemkot Surabaya masih memiliki ingatan historis kultural?
Sejumlah refleksi publik menyebut fenomena ini sebagai “amnesia birokrasi”—sebuah kondisi ketika kebijakan kehilangan konteks historis dan sensitivitas terhadap nilai-nilai yang seharusnya dijaganya. Dalam kondisi seperti ini, aturan tidak lagi menjadi alat untuk merawat kehidupan, melainkan berpotensi menjadi instrumen yang justru mengasingkannya.
Negara, dalam idealnya, hadir bukan hanya sebagai pengatur tetapi juga sebagai penjaga makna. Terlebih dalam bidang kebudayaan, di mana yang dikelola bukan sekadar benda, melainkan nilai, identitas, dan jiwa kolektif sebuah masyarakat.
Karena itu, penyelesaian polemik ini tidak cukup hanya dengan pendekatan legal-formal. Ia menuntut kebesaran sikap: membuka dialog, mengakui sejarah, dan menempatkan kebudayaan sebagai subjek, bukan objek.
Balai Pemuda hari ini berdiri di persimpangan. Ia bisa tetap menjadi ruang hidup kebudayaan yang berdenyut, atau perlahan berubah menjadi bangunan tanpa ingatan.
Di titik inilah — nasib DKS dan Balai Pemuda bukan lagi urusan komunitas seni semata. Ia adalah ujian bagi Surabaya: Apakah kota ini masih mendengar suara kebudayaannya sendiri atau justru sedang terasing dengan Identitas dan Martabatnya sendiri.
