Monwnews.com, Pancasila menghadapi tantangan besar diera multipolar dan serta serakanomic, di mana dunia terpecah menjadi blok kekuatan ekonomi beragam seperti BRICS, G20, dan pengaruh AS-China yang saling bersaing.
Meski idealnya menjadi jangkar ideologis untuk ekonomi kerakyatan yang saling menggotong dan serta meroyong, realitas empiris menunjukkan Pancasila terjepit antara globalisasi kapitalis dan janji-janji rezim yang gagal mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.
Pancasila vs Multipolaritas.
Era multipolar ditandai aliansi negara berkembang seperti BRICS yang menawarkan alternatif pasar dan investasi, selaras dengan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial. Namun, dominasi kapitalisme global sering bertentangan dengan asas kekeluargaan Pancasila, menyebabkan ketergantungan ekonomi yang melemahkan kedaulatan nasional.
Indonesia perlu soft diplomacy berbasis Pancasila untuk navigasi netral, seperti pidato Presiden Prabowo di PBB yang menekankan kesaktian ideologi ini.
Serakanomic dan Ekonomi Pancasila Serakanomic pecahan ekonomi global akibat proteksionisme dan fragmentasi rantai pasok menantang implementasi Sistem Ekonomi Pancasila yang menolak ekstrem Kapitalis-Sosialis.
Pancasila mendorong harmoni harga pasar dengan solidaritas sosial, pemberdayaan UMKM, dan pemerataan, tapi korupsi oknum eksekutif-legislatif-yudikatif membuat Rakyat tetap penderita jargon kosong rezim berganti.
Kebijakan seperti liberalisasi dagang sering mengorbankan prinsip gotong royong demi efisiensi.
Tantangan Empiris.
Secara ontologis, Pancasila tetap hakikat bangsa; epistemologis sebagai pedoman berpikir kerakyatan dalam aksiologis untuk kesejahteraan bersama.
Kenyataannya, di tengah multipolar serakanomic, Rakyat jadi pelengkap sehingga para pemilih saat kampanye yang menjadi korban inflasi dan kemiskinan struktural pasca-rezim.
Reformasi radikal via penguatan KPK independen dan pendidikan Pancasila diperlukan agar ideologi ini tak sekadar jargon.
Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang idealnya menjadi fondasi filosofis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun, dalam kajian empiris, realitas korupsi sistemik di kalangan oknum politik dan penyelenggara negara menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik.
Landasan Ontologis.
Ontologis Pancasila menyangkut hakikat keberadaannya sebagai ideologi yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, mencakup Tuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
Pancasila eksis sebagai sebab utama pembentukan negara, dimana negara menjadi akibat dari hubungan harmonis antar-silanya.
Secara empiris, korupsi oknum eksekutif, legislatif, dan yudikatif justru merusak hakikat ini dengan menghancurkan persatuan dan keadilan.
Landasan Epistemologis.
Epistemologis Pancasila berkaitan dengan cara pandang dan serta pengetahuan bangsa yang mengedepankan moral, kearifan lokal, serta sila-sila sebagai pedoman berpikir.
Pengetahuan ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai asas tunggal yang tak tergantikan.
Kenyataannya, korupsi berjamaah mencerminkan kegagalan epistemologis ini, dimana oknum penyelenggara negara menyimpang dari pedoman Pancasila, menyebabkan kemiskinan struktural dan serta ketidakadilan dimasyarakat.
Landasan Aksiologis.
Aksiologis Pancasila menekankan nilai tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat.
Nilai ini menjadi sumber segala hukum dan perjanjian luhur para pendiri bangsa.
Namun, praktik korupsi massal oleh elite politik dan serta penyelenggara negara bertentangan langsung, merugikan ekonomi nasional dan melemahkan fungsi Pancasila sebagai dasar negara.
Rakyat Indonesia sering kali hanya menjadi pelengkap dalam narasi politik, menanggung penderitaan akibat jargon-jargon kosong yang berganti tiap rezim.
Meski Pancasila menjanjikan keadilan sosial, realitas empiris menunjukkan ketimpangan di mana elite politik dan oknum negara justru korup berjamaah, meninggalkan Rakyat sebagai korban utama.
Kondisi Rakyat Saat Ini.
Rakyat kini menghadapi beban ekonomi, kemiskinan struktural, dan ketidakadilan hukum yang bertumpuk akibat kegagalan implementasi Pancasila di eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Pergantian rezim dari era Orde Baru hingga reformasi dan pasca-2024 hanya menghasilkan janji manis seperti revolusi mental atau pemberantasan korupsi , tapi korupsi makin sistemik tetap merajalela, membuat Rakyat Banyak semakin menderita.
Dampak Jargon Rezim Jargon seperti Kesejahteraan Rakyat dan atau Indonesia Maju berulang setiap pemilu, tapi empirisnya, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia stagnan cenderung rendah, dengan kerugian negara triliunan rupiah tiap tahun disamping kian hampir 81 tahun kemerdekaannya krus rupiah terhadap Dollar dan mata uang negara lain makin tiada terkejar.
“JANGAN CEPAT KEGETAN, JANGAN CEPAT KEHERANAN”
Rakyat jadi pelengkap penderita sebagai pemilih saat kampanye, menjadi korban keculasan saat elite saling berebut kekuasaan, dan serta penderita inflasi serta pengangguran pasca-rezim silih berganti.
Solusi Berbasis Pancasila.
Penguatan ontologis Pancasila harus dikembalikan ke akarnya melalui reformasi radikal dengan melakukan pengawasan ketat KPK, Kejaksaan, Kepolisian secara independen, melakukan pendidikan moral negara bagi para penyelenggara negara, dan serta partisipasi Rakyat langsung harus trus menerus dikumandangtumbuh kembangkan.
Tanpa hal itu, Rakyat tetap akan menjadi penonton pasif trus menerus dan serta hanya pelengkap penderita atas jargon-jargon tsb dalam siklus rezim korup para penyelenggara negara.
“MAN JADDA WAJADA”
Tetap bersyukur, saling berbagi, saling berkomunikasi, berkumpul saling silang bersepakat solusi-solusi terbaik dan terevaluasi trus menerus dan serta tetap bergerak bergerak bergerak berkehendak bersinergi bekerja giat keras cerdas tubtas terarah terukur bersama-sama dengan akal nalar pikir ilmu dan keimanan hingga tiba waktunya terwujud keadilan kemakmuran bagi seluruh Rakyat Indonesia secara proporsional sesuai cita luhur kemerdekaan hampir 81 tahun yang lampau.
#salamsatujiwa
#salamindOnesiabekerja
🏃🏽♂️🏃♀️🏃🏽♂️🏃♀️🤝✊💪🥰
🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇲🇨
