Monwnews.com, Dalam panggung sejarah politik dan kebudayaan Indonesia era 1950-an hingga pertengahan 1960-an, kebudayaan bukan sekadar arena ekspresi estetis yang terpisah dari realitas kemasyarakatan. Kebudayaan dipandang sebagai episentrum perjuangan ideologis dan alat pembentukan jiwa bangsa. Di tengah gelombang revolusi yang sedang membara, lahir Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) sebagai wadah kebudayaan yang berafiliasi erat dengan Partai Nasional Indonesia (PNI). Berakar kuat pada ajaran Marhaenisme yang dicetuskan oleh Sukarno, LKN hadir membawa misi besar untuk menegakkan kepribadian kebudayaan Indonesia di tengah pusaran arus ideologi global dan dinamika politik domestik.
Lembaga Kebudayaan Nasional resmi didirikan pada tahun 1959 atas prakarsa tokoh-tokoh kebudayaan PNI dan para budayawan Soekarnois. Pembentukan LKN didasari oleh kesadaran pentingnya membangun kesadaran kebudayaan kerakyatan yang selaras dengan cita-cita revolusi Indonesia. Pada dekade 1950-an, kontestasi kebudayaan di Indonesia berlangsung sangat sengit. Di satu sisi terdapat Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) mengusung prinsip realisme sosialis. Di sisi lain, kelompok Manifes Kebudayaan (Manikebu) mengedepankan asas kebebasan berkreasi dan humanisme universal.
Melihat dualisme tajam tersebut, PNI merasa perlu merumuskan platform kebudayaan sendiri yang membumi dan berlandaskan filosofi nasionalisme kerakyatan. LKN dibentuk untuk menjembatani spirit kebangsaan dengan kepentingan rakyat kecil (kaum Marhaen). Ajaran Marhaenisme menuntut agar seni, sastra, pertunjukan, dan tradisi lokal tidak terasing dari penderitaan serta aspirasi rakyat. Kebudayaan nasional dipandang harus bersumber dari akar budaya daerah yang diangkat derajatnya menjadi fondasi kebudayaan nasional yang modern, mandiri, dan berkarakter.
Sejak awal berdirinya, LKN aktif mengambil peran penting dalam kancah perjuangan seni dan budaya nasional. Perjuangan LKN tidak hanya terbatas pada pembuatan karya sastra atau pementasan seni, melainkan mencakup gerakan kebudayaan yang sistematis dan menyeluruh. LKN memandang bahwa kebudayaan adalah benteng pertahanan mental bangsa dari ancaman neokolonialisme dan imperialisme kebudayaan barat.
Metode perjuangan yang diterapkan LKN terstruktur melalui beberapa jalur strategis yaitu jalur Pendidikan Formal, LKN meyakini bahwa penanaman nilai-nilai kebudayaan Marhaenis harus dimulai sejak dini. Oleh karena itu, LKN aktif melakukan sosialisasi budaya melalui lembaga pendidikan formal, mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi. Pengetahuan sejarah perjuangan, kesenian daerah, dan paham nasionalisme diintegrasikan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler serta wacana akademis.
Pengorganisasian Seniman dan Budayawan, LKN membentuk cabang-cabang di berbagai daerah untuk merangkul pelukis, penyair, dalang, seniman tari, dan akademisi lokal. Pendekatan ini memastikan bahwa gerakan kebudayaan tidak hanya berpusat di ibu kota, tetapi menyatu dengan denyut kehidupan masyarakat di pedesaan dan daerah-daerah.
Publikasi dan Penerbitan Karya, LKN menggunakan media cetak, majalah kebudayaan, dan rubrik surat kabar PNI (seperti Suluh Indonesia) untuk menyebarkan gagasan kebudayaan Marhaenisme. Karya-karya sastra dan esai kritis dipublikasikan secara luas guna mendidik publik.
Integrasi Seni Tradisional dan Modern, LKN mendorong pengembangan seni tradisi lokal agar tidak lekang oleh zaman, sekaligus mengarahkannya agar memiliki pesan-pesan perjuangan kebangsaan dan keadilan sosial.
Berbicara mengenai Lembaga Kebudayaan Nasional tidak dapat dilepaskan dari sosok penyair legendaris, Sitor Situmorang. Sebagai Ketua Umum LKN, Sitor kerap dijuluki sebagai “Sang Panglima Kebudayaan Marhaen” dan “Penyair Soekarnois”. Berbeda dengan citranya di awal karier sebagai sastrawan bohemian yang menyerap nilai-nilai eksistensialisme Eropa, Sitor mengalami transformasi intelektual dan ideologis yang mendalam ketika memimpin LKN.
Sitor Situmorang membawa LKN menjadi kekuatan kebudayaan yang sangat berwibawa. Dengan keahlian retorika dan pemikiran sastranya yang tajam, Sitor mengartikulasikan konsep “Kebudayaan Marhaen” secara meyakinkan. Ia menegaskan bahwa tugas utama seniman dan budayawan Indonesia adalah mengabdi pada cita-cita revolusi kebangsaan. Bagi Sitor, sastra dan seni harus memiliki keterikatan organik dengan realitas politik dan sosial masyarakatnya.
“Kebudayaan bukan sekadar kesenian yang berdiri di atas awan, melainkan ekspresi kesadaran jiwa rakyat yang berjuang menegakkan kedaulatan dan martabat bangsanya.” Semangat Kebudayaan Marhaenisme LKN
Di bawah kepemimpinan Sitor Situmorang, LKN berkembang pesat dan menjadi benteng ideologis Bung Karno di bidang budaya. Sitor secara gigih mempertahankan prinsip kebudayaan nasional yang berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) serta menentang keras infiltrasi budaya asing yang destruktif. Pada saat yang sama, Sitor menjaga agar LKN tidak terbawa arus ke dogma sempit, melainkan tetap mempertahankan bobot estetis yang tinggi dalam setiap karya yang dihasilkan anggotanya.
Puncak kejayaan LKN mendadak runtuh menyusul meletusnya peristiwa politik dahsyat pada 30 September 1965 (Tragedi 1965). Peristiwa tersebut memicu gelombang pembersihan politik dan pergeseran kekuasaan yang drastis di Indonesia. Kendati LKN berafiliasi dengan PNI dan bukan PKI, iklim politik pasca-1965 yang penuh ketakutan dan persekusi membuat seluruh organisasi Soekarnois terpukul hebat.
Proses desoekarnoisasi yang dijalankan oleh rezim Orde Baru melumpuhkan struktur dan aktivitas LKN. Pimpinan LKN, termasuk Sitor Situmorang, ditangkap dan dipenjarakan tanpa proses peradilan yang adil selama bertahun-tahun semata-mata karena loyalitas ideologis mereka kepada Bung Karno dan Marhaenisme. Cabang-cabang LKN di daerah dibekukan, publikasi-publikasinya dilarang, dan para anggotanya mengalami diskriminasi politik serta stigma sosial. Secara perlahan namun pasti, Lembaga Kebudayaan Nasional dihancurkan dan dihapus dari panggung resmi kebudayaan nasional.
Dampak Tragedi 1965 tidak hanya menghentikan langkah LKN, tetapi juga merombak secara mendasar struktur sosial masyarakat Indonesia dan merusak orientasi Nation and Character Building (pembangunan bangsa dan karakter) yang telah digagas sejak awal kemerdekaan.
Sebelum tahun 1965, masyarakat Indonesia berada dalam atmosfer partisipasi politik dan kebudayaan yang sangat aktif. Organisasi massa seperti LKN mendidik rakyat untuk memiliki kesadaran kritis, kebanggaan nasional, dan kepedulian politik. Namun, pasca-1965, rezim baru memberlakukan kebijakan depolitisasi massal melalui konsep “massa mengambang” (floating mass). Struktur masyarakat dirombak: gerakan rakyat dibatasi, partisipasi budaya dipasifkan, dan masyarakat diarahkan untuk memprioritaskan stabilitas keamanan serta pertumbuhan ekonomi semata.
Gagasan Nation and Character Building Bung Karno yang menekankan kepribadian dalam kebudayaan, kemandirian ekonomi, dan kedaulatan politik mengalami pergeseran fundamental. Kebudayaan kritis berkarakter nasionalisme kerakyatan yang diperjuangkan LKN digantikan oleh arus modernisasi gaya barat dan konsumerisme. Penghancuran LKN beserta penderitaan para budayawannya memutus kontinuitas pemikiran kebudayaan Marhaenisme dalam sejarah Indonesia. Konsep Lembaga Kebudayaan Nasional akhirnya tersisa hanya sebagai bagian dari catatan sejarah pergerakan organisasi kebudayaan masa lalu di Indonesia.
