MonWnews.com, Jakarta – Relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat mendukung reshuffle menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju. Relawan menilai reshuffle harus dilakukan terhadap menteri yang ‘offside’.
“Ada beberapa menteri yang kinerjanya sangat buruk, kemudian kemungkinan untuk reshuffle sangat tinggi karena kita lihat Pak Presiden dengan kepemimpinan terakhirnya, mau legacy-nya bagus di mata rakyat dan kita lihat beberapa menteri kinerjanya sangat buruk sekali,” ujar Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer saat dihubungi, Selasa (31/1/2023).
“Pertama (semestinya dievaluasi) yang pasti Menkominfo, kedua ada juga menteri yang sibuk teriak-teriak tiga periode dan penundaan pemilu,” ucap Noel (panggilan Immanuel Ebenezer).
Noel menduga pemanggilan ketum parpol ke Istana juga berkaitan dengan reshuffle. Ia juga menilai kehadiran Ketum NasDem Surya Paloh ke Istana baru-baru ini untuk membicarakan kinerja menterinya.
“Peristiwa itu saya yakin ada keterkaitan dengan kejadian kemarin, berapa sampai ditangkap itu kan tingkat direktur ya kalau nggak salah. Menkominfo itu, saya pikir arahnya ke sana,” ujarnya.
“Kemungkinan bisa terjadi (reshuffle), paling kita lihat berdasarkan partai-partai yang tidak menginginkan NasDem di kabinet, minta kabinetnya NasDem out dari pemerintah Jokowi,” tambah Noel.
Ia mengatakan hal itu terkait perbedaan pilihan politik NasDem dan Jokowi terkait capres. Meski demikian, Noel yakin Jokowi mengganti menteri berdasarkan kinerja.
“Posisi tidak baik juga, tidak mendidik secara politik. Tapi banyak orang punya kepentingan terhadap posisi kementerian. Tapi kalau Jokowi pertimbangannya bukan soal itu, tapi lebih ke kinerja,” tuturnya.
Sekjen Kornas Akhrom Saleh juga mengaku setuju Jokowi mengganti menteri yang kinerjanya tak bagus. Ia menilai menteri yang tak membantu kerja Presiden memang harus diganti.
“Kami Kornas Jokowi prinsipnya setuju apabila Pak Jokowi lakukan reshuffle lagi, terutama terhadap menteri-menteri yang kurang maksimal dalam membantu kerja-kerja Presiden,” ujar Akhrom.
Ia juga kemudian membandingkan masa akhir kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Akhrom menilai Jokowi harus mengganti menteri yang ‘offside’.
“Dulu semasa Pak SBY jelang berakhir masa jabatannya banyak menteri terkesan meninggalkannya. Oleh sebab itu, sebelum hal itu terulang lagi di masa Pak Jokowi, sebaiknya mereka menteri yang ‘offside’ dan tidak menunjukkan ketaatannya kepada Presiden sebaiknya jangan ditunda lagi untuk perombakan kabinet,” tegasnya.
Ketum Barisan Relawan Jalan Perubahan (BaraJP) Utje Gustaaf juga berpandangan serupa. Ia menyebut reshuffle harus melakukan pergantian berbasis kinerja menteri.
“Saya nggak terlalu yakin akan ada reshuffle di Rabu Pon, 1 Februari 2023. Jikapun terjadi, saya berharap berbasis kinerja, loyalitas, dan integritas,” kata Utje.
Ia menyoroti menteri yang dianggap tak sejalan dengan Jokowi. Ia meminta, jika tak bisa lagi bekerja sama, ada baiknya mengundurkan diri.
“Jika anggota kabinet merasa tidak bisa lagi bekerja sama, sudah merasa tidak nyaman, dan sudah merasa berbeda sikap politik, memang sebaiknya mengundurkan diri,” tuturnya. (Tim**)
