Monwnews.com, Jakarta – Menanggapi Forum Legislasi bertema “Efisiensi RUU Transportasi Online” yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen bersama Biro Pemberitaan DPR RI, Dodi Ilham, Presiden GOBER Community dan Ketua Umum Koperasi GOBER Indonesia, menyatakan sikap kritis dan tegas: RUU ini jangan sampai menjadi legitimasi baru bagi eksploitasi jutaan pekerja ojol yang merupakan gig worker.
“Kami bukan buruh formal, tapi kami tetap pekerja. Kami adalah gig worker—pekerja digital berbasis aplikasi yang hingga kini tidak punya satu pun payung hukum di negeri ini,” ujar Dodi dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (27/5).
Menurut Dodi, narasi “efisiensi” yang diangkat dalam forum tersebut justru dapat menyingkirkan perlindungan sosial dan hukum yang seharusnya diperjuangkan oleh negara.
“Efisiensi yang tak berpihak pada pekerja justru berujung pada eksploitasi. Jangan sampai efisiensi yang dimaksud malah mengefisienkan kehidupan dan hak-hak kami sebagai manusia,” tegasnya.
Realitas yang dialami jutaan pengemudi online di Indonesia sangat jelas:
-Tidak ada pengakuan hukum sebagai pekerja.
-Tidak ada standar upah minimum yang menjamin kelayakan hidup.
-Sistem algoritma dan insentif yang tidak transparan.
-Pemutusan kemitraan sepihak tanpa proses keadilan.
Dalam siaran persnya, Dodi menyampaikan lima tuntutan utama:
1. Pengakuan hukum atas status gig worker sebagai pekerja digital.
2. Skema pembagian pendapatan yang adil dan transparan.
3. Transparansi algoritma dan perlindungan terhadap pemutusan akun sepihak.
4. Legalitas koperasi pekerja digital sebagai badan hukum kolektif.
5. Partisipasi gig worker dalam penyusunan RUU dan kebijakan ekonomi digital.
Blockchain Sebagai Solusi Antikorupsi Digital
Dodi juga menegaskan bahwa negara harus mewajibkan seluruh aplikator untuk mengadopsi teknologi Blockchain dalam seluruh sistem digitalnya.
“Selama ini terlalu banyak manipulasi dan eksploitasi data. Sudah saatnya negara memaksa platform digital menggunakan Blockchain agar sistem jadi transparan, adil, dan tidak bisa dimanipulasi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa sistem Blockchain bisa menghentikan:
-Manipulasi algoritma.
-Korupsi data performa.
-Skema insentif menyesatkan.
-Pemutusan kemitraan tanpa proses adil.
Bangun Solusi, Bukan Sekadar Protes
Dalam penutup pernyataannya, Dodi menegaskan bahwa komunitas ojol tidak hanya bersuara kritis, tetapi juga membangun alternatif nyata melalui:
Koperasi GOBER Indonesia sebagai ekosistem ekonomi berbasis gotong royong.
Program Sertifikasi Kompetensi Satria Gati sebagai strategi meningkatkan posisi tawar dan martabat gig worker.
Pemanfaatan teknologi transparan dan kolektif untuk keadilan ekonomi digital.
“Kami bukan objek efisiensi, kami adalah subjek keadilan. Kami menolak pasrah dan memilih bangkit dengan koperasi dan teknologi yang adil,” tutup Dodi Ilham.
