Monwnews.com, Ketika Menteri Keuangan mengatakan ekonomi Indonesia tidak morat-marit, ia mungkin benar. Tetapi jika perang Iran–AS berlanjut dan harga minyak terus melonjak, yang pertama kali goyah bukan ekonomi riil—melainkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pada pertengahan Maret 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa ekonomi Indonesia “jauh dari morat-marit.” Pernyataan ini dimaksudkan untuk meredakan kekhawatiran publik terhadap guncangan ekonomi global yang dipicu oleh konflik militer antara Iran dan Amerika Serikat.
Secara statistik, pernyataan itu memang tidak sepenuhnya keliru. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia masih berada di zona ekspansi, konsumsi domestik relatif stabil, dan aktivitas industri masih bergerak. Tetapi dalam ekonomi, stabilitas hari ini tidak selalu berarti stabilitas besok.
Di balik angka-angka makro yang terlihat tenang, ada gelombang yang lebih besar sedang bergerak di bawah permukaan: geopolitik energi global. Dan gelombang itu berpusat pada sebuah selat sempit yang jaraknya ribuan kilometer dari Jakarta—Selat Hormuz.
Ketika Hormuz Bergolak
Selat Hormuz adalah salah satu jalur energi paling penting di dunia. Sekitar seperempat perdagangan minyak global melewati jalur ini setiap hari. Ketika Iran menutup jalur tersebut sebagai respons terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari 2026, pasar energi global langsung bereaksi.
Harga minyak Brent melonjak hingga sekitar USD91,8 per barel—naik sekitar 27 persen hanya dalam hitungan hari. Harga gas bahkan melonjak lebih dari 70 persen. Dalam dunia energi global, kenaikan harga seperti ini jarang terjadi tanpa konsekuensi ekonomi yang luas.
Bagi negara produsen minyak seperti Arab Saudi atau Rusia, lonjakan harga energi mungkin berarti peningkatan pendapatan. Tetapi bagi negara pengimpor energi seperti Indonesia, lonjakan tersebut berarti satu hal: tekanan fiskal.
Dari Geopolitik ke APBN
Indonesia bukan lagi negara pengekspor minyak seperti pada era 1980-an. Produksi minyak domestik terus menurun, sementara konsumsi energi meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan populasi. Akibatnya, Indonesia menjadi pengimpor bersih minyak.
Ketika harga minyak dunia naik, biaya impor energi meningkat. Ketika biaya impor meningkat, subsidi energi dalam APBN ikut membengkak. Dan ketika subsidi membengkak, defisit anggaran mulai melebar. Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia menggambarkan rantai transmisi ini dengan cukup jelas. 
Perang Iran–AS memicu kenaikan harga energi global, meningkatkan biaya logistik dan produksi, memicu inflasi, mendorong arus modal keluar, serta meningkatkan biaya pembiayaan utang negara. Dalam simulasi LPEM, jika harga minyak terus meningkat akibat konflik berkepanjangan, defisit APBN Indonesia dapat melebar hingga melampaui batas 3 persen PDB.  Bagi Indonesia, angka ini bukan sekadar statistik. Ia adalah garis merah fiskal.
Garis Merah Fiskal
Sejak krisis Asia 1998, Indonesia memegang prinsip disiplin fiskal yang cukup ketat. Undang-Undang Keuangan Negara membatasi defisit anggaran maksimal 3 persen dari PDB. Aturan ini menjadi jangkar kredibilitas fiskal Indonesia di mata pasar global.
Selama dua dekade terakhir, aturan tersebut membantu menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor. Tetapi seperti semua aturan, batas 3 persen itu dibuat dalam dunia yang relatif stabil. Dunia hari ini tidak lagi stabil.
Perang energi, persaingan geopolitik, dan volatilitas pasar global membuat tekanan terhadap anggaran negara semakin besar. Dan ketika harga minyak melonjak, garis merah fiskal itu mulai terasa semakin tipis.
Risiko yang Jarang Dibahas
Dalam diskursus publik, pembicaraan tentang konflik Iran–AS sering berfokus pada aspek militer atau geopolitik. Tetapi bagi Indonesia, risiko sebenarnya bukan perang itu sendiri. Risiko terbesar adalah harga energi.
Energi adalah input utama hampir semua aktivitas ekonomi. Ketika harga energi naik, biaya transportasi meningkat. Ketika biaya transportasi meningkat, harga pangan naik. Ketika harga pangan naik, inflasi meningkat. Dan ketika inflasi meningkat, Bank Indonesia harus menjaga stabilitas nilai tukar dan suku bunga.
Dengan kata lain, satu konflik di Timur Tengah dapat memicu rangkaian efek ekonomi yang panjang hingga ke pasar tradisional di Indonesia.
Arus Modal dan Rupiah
Konflik geopolitik juga memengaruhi pasar keuangan. Investor global biasanya merespons ketidakpastian dengan menarik dana dari pasar negara berkembang dan memindahkannya ke aset yang lebih aman.
Indonesia telah mengalami arus modal keluar sekitar USD0,41 miliar dari pasar obligasi sejak konflik Iran–AS memanas. Tekanan ini juga berdampak pada nilai tukar rupiah yang sempat mendekati Rp17.000 per dolar AS. Selain itu, imbal hasil obligasi pemerintah meningkat sekitar 24 hingga 28 basis poin karena meningkatnya premi risiko. Artinya biaya utang negara menjadi lebih mahal. Jika kondisi ini berlangsung lama, tekanan terhadap APBN akan semakin besar.
MBG dan Politik Anggaran
Dalam situasi fiskal seperti ini, pertanyaan tentang prioritas anggaran menjadi tidak terhindarkan. Salah satu program yang banyak dibahas adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran sekitar Rp335 triliun pada 2026. Program ini menyerap sekitar 10 persen dari total belanja pemerintah pusat.
Dalam laporan LPEM, program ini disebut sebagai salah satu pos belanja yang perlu dievaluasi jika ruang fiskal semakin sempit. Bukan karena program tersebut tidak penting secara sosial, tetapi karena pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara memberikan dampak ekonomi yang optimal.
Dalam situasi krisis energi, prioritas fiskal sering kali bergeser dari program jangka panjang ke stabilisasi ekonomi jangka pendek.
BLT sebagai Bantalan Krisis
Sebagai alternatif, laporan LPEM mengusulkan penguatan jaringan perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT). Simulasi mereka menunjukkan bahwa BLT sebesar Rp500 ribu per bulan selama delapan bulan kepada 50 persen rumah tangga terbawah membutuhkan sekitar Rp140,7 triliun. Jumlah ini hanya sekitar setengah dari anggaran MBG.
Dalam situasi inflasi energi, BLT sering dianggap lebih efektif karena langsung menjaga daya beli masyarakat. Pendekatan ini juga mengurangi kebocoran subsidi yang sering dinikmati kelompok masyarakat berpendapatan tinggi.
Optimisme vs Realitas
Apakah ini berarti ekonomi Indonesia sedang menuju krisis?
Tidak.
Pernyataan Purbaya bahwa ekonomi Indonesia tidak morat-marit masih memiliki dasar yang kuat. Fundamental ekonomi Indonesia relatif stabil dibanding banyak negara berkembang lain. Namun stabilitas tersebut tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan risiko yang sedang berkembang.
Konflik Iran–AS adalah pengingat bahwa ekonomi modern tidak lagi ditentukan hanya oleh faktor domestik. Geopolitik global kini menjadi variabel penting dalam kebijakan ekonomi nasional.
APBN di Era Geopolitik
Jika ada satu pelajaran penting dari konflik ini, maka pelajaran itu adalah bahwa APBN tidak lagi bisa disusun dengan asumsi dunia yang stabil. Harga energi, konflik geopolitik, dan volatilitas pasar keuangan kini menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam perencanaan anggaran negara. Dalam dunia seperti ini, fleksibilitas fiskal menjadi sama pentingnya dengan disiplin fiskal.
Pemerintah harus mampu menyesuaikan prioritas anggaran dengan cepat ketika kondisi global berubah.
Ketika Badai Belum Datang
Pada akhirnya, pernyataan Purbaya dan laporan LPEM sebenarnya menggambarkan dua sisi dari realitas ekonomi yang sama.
Ekonomi Indonesia memang belum morat-marit. Tetapi tekanan global yang sedang berkembang dapat dengan cepat mengubah situasi.
Jika konflik energi global berlanjut dan harga minyak terus meningkat, yang pertama kali merasakan dampaknya bukanlah sektor riil, melainkan APBN. Dan ketika APBN mulai tertekan, pilihan kebijakan yang tersedia sering kali tidak populer.
Pemotongan belanja, penyesuaian harga energi, atau realokasi anggaran menjadi keputusan yang harus diambil. Karena dalam ekonomi modern, stabilitas bukan berarti bebas dari risiko. Ia hanya berarti negara memiliki waktu untuk bersiap sebelum badai benar-benar datang.
Dan bagi Indonesia hari ini, badai itu mungkin sedang berkumpul jauh dari Jakarta—di perairan sempit bernama Selat Hormuz.
