Monwnews.com, Malang – Hal memalukan belakangan muncul dari panggung politik dan pemerintahan daerah.
Politisi dibuat gerah ketika publik bergerak lebih cepat daripada pemerintah daerah dalam membantu korban bencana.
Hal diatas tersebut terjadi, saat berlangsung rapat digedung DPRD Kota Malang pada hari Senin 8 Desember 2025.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan, Harvard Kurniawan semprot Sekkota Malang, Erik Setyo Santoso, ST. MT., yang tidak hadir dalam rapat tersebut.
“Masak Ketua Penanggulangan bencana daerah tidak hadir dalam rapat evaluasi. Sangat tidak menghargai lembaga legislatif. Tidak punya empati… ini sekdanya. Apa saja kerjanya…?,” semprot politisi itu.
Pasalnya, Erik Setyo Santoso selaku Sekkota Malang merupakan Ketua Tim Penanggulangan Bencana Daerah, justru tidak ada ditempat (absen) saat ada rapat evaluasi banjir di Kota Malang yang terbilang sangat parah saat terjadi banjir di 16 titik ruas wilayah Malang kota beberapa hari lalu.
Bahkan tidak ada kejelasan yang urgen, ketidakhadiran Sekkota Malang. Sehingga anggota dewanpun mempertanyakannya disaat rapat sedang berlangsung.
Anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga menggangap, jika Pemkot Malang tidak serius dalam penanganan banjir dan penanggulangan bencana di Kota Malang.
Selain itu, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Sekkota juga dianggap sangat tinggi. Namun kinerjanya tidak becus dan tidak maksimal.
Rapat bersama anggota DPRD tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, bersama dinas terkait lainnya.
Terkait peristiwa banjir di Malang kota, menurut salah satu pengamat kebijakan pemerintah daerah yang enggan disebut namanya mengatakan, bahwa soal bencana tersebut bukan arena konten.
Pemerintahan yang sehat bukan dibangun dari kompetisi pencitraan, tapi dari kerja keras, integritas, dan keberanian mengakui kesalahan serta selalu mengevaluasi kinerja menuju lebih baik. (galih)
